PUTRI, NOFRI SAVIRA (2022) PENYUSUNAN SURAT DAKWAAN ALTERNATIF DALAM PRAKTIK PERADILAN (Studi Kasus Perkara Nomor : 706/Pid.B/2006/PN.Jr). Undergraduate thesis, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER.
Text
PENDAHULUAN.pdf Download (1MB) |
|
Text
ABSTRAK.pdf Download (281kB) |
|
Text
BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (541kB) | Request a copy |
|
Text
BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (572kB) | Request a copy |
|
Text
BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (316kB) | Request a copy |
|
Text
BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (295kB) | Request a copy |
|
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (393kB) |
|
Text
LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (4MB) | Request a copy |
|
Text
ARTIKEL.pdf Restricted to Repository staff only Download (462kB) | Request a copy |
Abstract
Kekeliruan penyusunan bentuk surat dakwaan sebagaimana dalam Perkara Nomor 706/Pid.B/2006/PN.Jr, menyebabkan surat dakwaan mengalami cacat hukum. Hal itu disebabkan karena tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa dalam perkara tersebut adalah penipuan (Pasal 378 KUHP) juncto perbarengan perbuatan (Pasal 65 ayat (1) KUHP) dan menggunakan surat palsu (Pasal 263 ayat (2) KUHP) yang disusun dalam bentuk alternatif. Padahal, dasar hukum serta unsur-unsur tindak pidana penipuan maupun menggunakan surat palsu adalah berbeda dan kedua tindak pidana tersebut saling berdiri sendiri, sehingga tindak pidana penipuan dan menggunakan surat palsu tidak dapat dialternatifkan. Oleh karena itu dengan penelitian hukum normatif, penyusun meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang berkaitan dengan konsep penyusunan bentuk surat dakwaan untuk mengetahui konstruksi penyusunan surat dakwaan alternatif dalam praktik peradilan dan akibat hukum yang timbul dari kekeliruan dalam penyusunan bentuk surat dakwaan. Dari penelitian tersebut diketahui bahwa konstruksi penyusunan surat dakwaan alternatif dalam praktik peradilan (in casu Perkara Nomor 706/Pid.B/2006/PN.Jr) tidak tepat atau keliru. Hal itu disebabkan karena tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum terhadap terdakwa, yakni penipuan dan menggunakan surat palsu, masing-masing memiliki unsur-unsur yang berbeda dan kedua tindak pidana tersebut berdiri sendiri, terpisah atau dapat dipisahkan, sehingga terdakwa dalam perkara tersebut melakukan tindak pidana secara perbarengan, sebagaimana rumusan surat dakwaan penuntut umum yang mengkaitkan (menjunctokan) dakwaan pertama dengan Pasal 65 ayat (1) KUHP. Dengan begitu, penuntut umum seharusnya menyusun surat dakwaan dalam bentuk kumulatif. Namun, oleh karena surat dakwaan disusun dalam bentuk alternatif, akibat hukum dari kekeliruan penyusunan bentuk surat dakwaan tersebut adalah batal demi hukum, karena surat dakwaan mengalami cacat hukum, sehingga penuntutan terhadap terdakwa seharusnya tidak dapat dilanjutkan.
Item Type: | Thesis (Undergraduate) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Uncontrolled Keywords: | surat dakwaan alternatif | ||||||
Subjects: | 300 Social Science > 340 Law > 348 Laws, Regulations & Cases | ||||||
Divisions: | Faculty of Law > Department of Law Science (S1) | ||||||
Department: | S1 Ilmu Hukum | ||||||
Depositing User: | NOFRI SAVIRA PUTRI | ||||||
Contributors: |
|
||||||
Contact Email Address: | nofrisavira@gmail.com | ||||||
Date Deposited: | 08 Feb 2022 02:07 | ||||||
Last Modified: | 08 Feb 2022 02:07 | ||||||
URI: | http://repository.unmuhjember.ac.id/id/eprint/12790 |
Actions (login required)
View Item |