KAJIAN YURIDIS KEWENANGAN PEJABAT PELAKSANA TUGAS PLT KEPALA DAERAH MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

JATI, ESTI ENGGAR (2022) KAJIAN YURIDIS KEWENANGAN PEJABAT PELAKSANA TUGAS PLT KEPALA DAERAH MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN. Undergraduate thesis, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER.

	Text pendahuluannn.pdf Download (678kB)
	Text Abstrak.pdf Download (222kB)
	Text BAB I.pdf Download (556kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (494kB) \| Request a copy
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (494kB) \| Request a copy
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (362kB) \| Request a copy
	Text Daftar Pustaka.pdf Download (312kB)
	Text artikel.pdf Download (250kB)

Abstract

Abstrak Indonesia yang merupakan negara berbentuk kesatuan menggunakan asas desentralisasi sebagai kegiatan dalam pemerintahan yang pada intinya setiap daerah diberi kebebasan dalam mengatur otonominya hingga kini dalam perkembangannya dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menegaskan otonom daerah. Dalam melaksanakan tugasnya kepala daerah dibantu oleh seperangkat pelaksana teknisdalam lingkup pelaksanaan tugasnya. Dalam rangka menjalankan pemerintahannya telah diatur mengena tugas dan kewajiban dari pemerintah daerah yakni Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tersebut dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah. pada faktanya, wewenang yang dimiliki oleh pelaksana tugas dibatasi karena ia tidak boleh mengambil tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis sehingga hal inilah yang nantinya malah menghambat jalannya roda pemerintahan pada dinas terkait. Melihat fakta di atas, maka perlu adanya aturan yang jelas mengenai PLT, baik itu berkaitan dengan wewenang, perlindungan hukum, kualifikasi untuk menjadi pelaksana tugas, serta bagi pelaksana tugas yang menyalahgunakan wewenangnya. Kata kunci : PLT (pelaksanaan tugas), ODP Abstract Indonesia, which is a unitary state, uses the principle of decentralization as an activity in government in which in essence each region is given freedom in regulating its autonomy until now in its development in Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government and Law Number 9 of 2015 concerning the Second Amendment to Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government which affirms regional autonomy. In carrying out their duties, the regional head is assisted by a set of technical implementers within the scope of carrying out their duties. In order to run its government, it has been regulated in terms of the duties and obligations of local governments, namely the Regional Apparatus Organization (OPD) in Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government. in fact, the authority possessed by the acting officer is limited because he is not allowed to take actions or policies of a strategic nature so that this is what will hinder the running of the wheels of government in the relevant agencies. Looking at the facts above, it is necessary to have clear rules regarding PLT, be it related to authority, legal protection, qualifications to become an executor, as well as for executors who abuse their authority. Keywords : PLT (task implementation), ODP

Item Type:

Thesis (Undergraduate)

Uncontrolled Keywords:

PLT (task implementation), ODP

Subjects:

300 Social Science > 340 Law > 342 Constitutional and Administrative Law

Divisions:

Faculty of Law > Department of Law Science (S1)

Department:

S1 Ilmu Hukum

Depositing User:

Esti enggar jati