Kajian Yuridis Pejabat Pembuatk Akta Tanah Yang Diangkat Sebagai Pejabat Negara Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah

Sari, Gita Permata (2023) Kajian Yuridis Pejabat Pembuatk Akta Tanah Yang Diangkat Sebagai Pejabat Negara Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Undergraduate thesis, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER.

	Text A. PENDAHULUAN.pdf Download (721kB)
	Text B. ABSTRAK.pdf Download (237kB)
	Text C. BAB I.pdf Download (451kB)
	Text D. BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (596kB) \| Request a copy
	Text E. BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (457kB) \| Request a copy
	Text F. BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (351kB) \| Request a copy
	Text G. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (483kB)
	Text H. LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) \| Request a copy
	Text I. ARTIKEL.pdf Download (444kB)

Abstract

Seiring berkembangnya zaman potensi tanah ikut meluas, Untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pemegang hak perlu adanya proses pendaftaran tanah dalam pengelolaan tanah yang dilakukan oleh PPAT. Dalam menerbitkan akta -akta otentik sebagai salah satu sumber data yuridis.PPAT dalam menjalankan tupoksinya harus cakap dan memiliki keahlian, serta dilarang melakukan pelanggaran salah satunya yaitu rangkap jabatan. Dalam PP No.24 Tahun 2016 jo Permen No. 10 Tahun 2017 termuat larangan rangkap jabatan yang dilakukan oleh PPAT. Sedangkan didalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.23 Tahun 2009 bertolak belakang dengan aturan diatasnya yakni memperbolehkan adanya rangkap jabtan PPAT. Sehingga terjadi disharmonisasi peraturan perundang-undangan. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui kedudukan PPAT yang merangkap jabatan sebagai pejabat negara. Jenis penelitian dalam penulisan ini yaitu yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Kesimpulan yang dapat ditarik yakni larangan rangkap jabatan PPAT telah diatur dalam PP maupun Permen sehingga Perka BPN menjadikan disharmonisasi antara peraturan perundang-undangan dan menyebabkan ketidakpastian hukum bagi PPAT.

Item Type:

Thesis (Undergraduate)

Uncontrolled Keywords:

PPAT, Disharmonisasi, Rangkap Jabatan,

Subjects:

300 Social Science > 340 Law > 342 Constitutional and Administrative Law

Divisions:

Faculty of Law > Department of Law Science (S1)

Department:

S1 Ilmu Hukum

Depositing User:

Gita Permata Sari