PELAKSANAAN PENCATATAN DALAM BUKU TANAH MENURUT KETENTUAN PASAL 126 AYAT (2) PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 3 TAHUN 1997 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH

Fadilah, Ismi ayu (2023) PELAKSANAAN PENCATATAN DALAM BUKU TANAH MENURUT KETENTUAN PASAL 126 AYAT (2) PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 3 TAHUN 1997 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH. Undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Jember.

	Text A. PENDAHULUAN.pdf Download (1MB)
	Text B. ABSTRAK.pdf Download (46kB)
	Text C. BAB I.pdf Download (308kB)
	Text D. BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (474kB) \| Request a copy
	Text E. BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (358kB) \| Request a copy
	Text F. BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (46kB) \| Request a copy
	Text G. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (63kB)
	Text H. ARTIKEL.pdf Download (328kB)

Abstract

Penelitian ini menjelaskan bahwa pelaksanaan pencatatan dalam buku tanah pada Kantor Pertanahan yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 126 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 membawa akibat hukum bagi peralihan hak. Akibat hukumnya adalah proses peralihan hak akan terhambat dan pemilik tanah atau sertipikat akan dirugikan karena tidak dapat melakukan peralihan hak dengan Akta Peralihan Hak. Pertimbangan atau alasan Kantor Pertanahan melaksanakan pemblokiran sertipikat tidak memenuhi ketentuan Pasal 126 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 adalah merupakan pelaksanaan prinsip kehati-hatian Kantor Pertanahan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik khususnya dibidang pertanahan. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu tata pelaksanaan pencatatan dalam buku tanah di Kantor Pertanahan yang tidak memenuhi syarat yang tercantum pada Pasal 126 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 memberi akibat hukum bagi peralihan hak. Akibat hukum yang terjadi adalah proses peralihan hak akan terhambat dan pemilik tanah atau sertifikat akan dirugikan karena tidak dapat melakukan peralihan hak dengan Akta Peralihan Hak.

Item Type:

Thesis (Undergraduate)

Subjects:

300 Social Science > 340 Law > 348 Laws, Regulations & Cases

Divisions:

Faculty of Law > Department of Law Science (S1)

Department:

S1 Ilmu Hukum

Depositing User:

Ismi Ayu Fadilah

Contributors: