Pertanggungjawaban Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Atas Kebocoran Data Pribadi Pengguna Dalam Perspektif Hukum Pidana

Maulida, One (2023) Pertanggungjawaban Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Atas Kebocoran Data Pribadi Pengguna Dalam Perspektif Hukum Pidana. Undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Jember.

	Text 1. PENDAHULUAN.pdf Download (593kB)
	Text 2. ABSTRAK.pdf Download (237kB)
	Text 3. BAB I.pdf Download (492kB)
	Text 4. BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (510kB) \| Request a copy
	Text 5. BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (332kB) \| Request a copy
	Text 6. BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (317kB) \| Request a copy
	Text 7. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (429kB)

Abstract

BPJS Kesehatan merupakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang bertanggung jawab dalam menyelenggarakan program jaminan kesehatan bagi masyarakat indonesia. Namun dalam era digitalisasi yang semakin berkembang, kebocoran data pengguna menjadi masalah serius yang harus ditangani dengan sungguh-sungguh. Kebocoran data pengguna telah menjadi isu yang semakin meresahkan dalam era digital ini. Salah satu entitas yang bertanggung jawab dalam menjaga kerahasiaan data pengguna adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban BPJS Kesehatan atas kebocoran data pengguna dari perspektif hukum pidana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus-kasus terkait dalam analisisnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebocoran data pengguna oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dapat melanggar beberapa ketentuan pidana sebagaimana tertera dalam Undang-Undang No. 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi dan berdasarkan Un-dang-undang no.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, terutama dalam konteks pelanggaran kerahasiaan dan perlindungan data pribadi. Dapat diambil kesimpulan, BPJS Kesehatan memiliki tanggung jawab hukum pidana atas kebocoran data pengguna. Untuk meminimalkan risiko kebocoran data, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan perlu meningkatkan keamanan sistem dan kepatuhan terhadap peraturan perlindungan data pribadi. Selain itu, pemerintah perlu menguatkan pengawasan dan penegakan hukum dalam menghadapi kasus-kasus kebocoran data yang melibatkan entitas publik seperti BPJS Kesehatan.

Item Type:

Thesis (Undergraduate)

Uncontrolled Keywords:

Kebocoran Data

Subjects:

300 Social Science > 340 Law
300 Social Science > 340 Law > 344 Labor, Social, Education & Curtural Law

Divisions:

Faculty of Law > Department of Law Science (S1)

Department:

S1 Ilmu Hukum

Depositing User:

One Maulida