Kewenangan Pemerintah Kabupaten Situbondo dalam Pembongkaran Bangunan yang Dipergunakan sebagai Tempat Pelacuran



Febriansyah, Okky (2018) Kewenangan Pemerintah Kabupaten Situbondo dalam Pembongkaran Bangunan yang Dipergunakan sebagai Tempat Pelacuran. Undergraduate thesis, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER.

[thumbnail of PENDAHULUAN.pdf] Text
PENDAHULUAN.pdf

Download (513kB)
[thumbnail of ABSTRAK.pdf] Text
ABSTRAK.pdf

Download (10kB)
[thumbnail of BAB I.pdf] Text
BAB I.pdf

Download (409kB)
[thumbnail of BAB II.pdf] Text
BAB II.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (505kB)
[thumbnail of BAB III.pdf] Text
BAB III.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (313kB)
[thumbnail of BAB IV.pdf] Text
BAB IV.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (249kB)
[thumbnail of ARTIKEL.pdf]
Preview
Text
ARTIKEL.pdf

Download (444kB) | Preview

Abstract

Skripsi ini membahas tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Situbondo dalam pembongkaran bangunan yang dipergunakan sebagai tempat pelacuran. Tujuan penelitian Untuk mengetahui bagaimana kewenangan Pemerintah Kabupaten Situbondo dalam pembongkaran bangunan yang dipergunakan sebagai tempat pelacuran menurut pasal 4 ayat 2 Peraturan Daerah No 27 Tahun 2004. Menggunakan penelitian normatif dengan pendekatan perundangan. Peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif. Pembongkaran yang dilakukan sebagai salah satu cara dalam melakukan penertiban di gunung sampan (GS) tidak berjalan sesuai dengan Peraturan Daerah nomor 27 tahun 2004 tentang larangan pelacuran sesuai pada pasal 4, hal ini dikarenakan terdapat berbagai masalah baik dari pihak berwenang ataupun dari pihak yang melakukan praktek prostitusi di gunung sampan (GS).
Selama ini Pemerintah Kabupaten Situbondo belum pernah melakukan pembongkaran bangunan tersebut, seharusnya Pemerintah Situbondo melakukan penertiban hingga sampai pada proses pembongkaran agar para pekerja prostitusi pada gunung sampan (GS) tidak bertahan pada tempat tersebut, maka dari itu sebagai tempat prostitusi khususnya pada lokasi gunung sampan (GS) harus ditindak secara tegas oleh pihak yang berwenang sesuai yang diamanatkan oleh Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 27 tahun 2004 tentang larangan pelacuran.

Contribution
Nama Dosen Pembimbing
NIDN/NIDK
UNSPECIFIED
Chumaidah, Menik
nidn0026045601

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Keywords/Kata Kunci: Kewenangan Pemerintah, pembongkaran bangunan, tempat pelacuran
Subjects: 300 Social Science > 340 Law > 345 Criminal Law
Divisions: Faculty of Law > Department of Law Science (S1)
Depositing User: Hendri UF | hendri@unmuhjember.ac.id
Date Deposited: 09 Jul 2019 04:08
Last Modified: 20 Jan 2020 03:50
URI: http://repository.unmuhjember.ac.id/id/eprint/1961

Actions (login required)

View Item View Item