TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYEDIAAN TANAH UNTUK PEMAKAMAN UMUM

Ramadani, Wahyu (2024) TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYEDIAAN TANAH UNTUK PEMAKAMAN UMUM. Undergraduate thesis, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER.

	Text 1. PENDAHULUAN.pdf Download (1MB)
	Text 2. ABSTRAK.pdf Download (414kB)
	Text 3. BAB I.pdf Download (575kB)
	Text 4. BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (624kB) | Request a copy
	Text 5. BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (554kB) | Request a copy
	Text 6. BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (528kB) | Request a copy
	Text 7. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (535kB)

Abstract

ABSTRAK
Tempat Pemakaman merupakan kebutuhan manusia yang tidak dapat dipisahkan
sebagai makhluk yang fana (tidak kekal). Pemakaman tentunya memerlukan tanah yang
dijadikan sebagai area persemaian terakhir yang diatur pelaksanaannya oleh pemerintah
menurut Undang-Undang yang berlaku. Namun, didalam pelaksanaannya tentunya tidak
secara penuh berjalan dengan baik, karena kebutuhan akan tanah yang semakin tinggi
berbanding terbalik dengan ketersediaan tanah yang semakin berkurang. Sehingga
pemerintah harus mengelola dengan baik ketersediaan yang ada terutama terhadap tempat
pengelolaan pemakaman umum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum
normatif yang bertujuan untuk memeriksa secara mendalam permasalahan hukum dengan
cara menganalisisnya. Didalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan undang –
undang serta pendekatan konseptual dalam pendekatannya terhadap sumber dan bahan
hukum yang kemudian direlevansikan terhadap permasalahan. Hasil daripada penelitian ini
adalah menunjukkan ada atau tidak adanya pertanggung jawaban pemerintah terhadap
penyediaan area lahan untuk pemakaman umum yang menjadi permasalahan yang terus
mengalami perkembangan terutama dalam permasalahan yang erat kaitannya dengan tanah,
pengadaan tanah, serta tanggung jawab pemerintah akan ketersediaan lahan pemakaman
umum di Indonesia.

ABSTRACT
A burial place is an inseparable human need as a mortal (not eternal) creature. Burials
of course require land to be used as the final seeding area, which is regulated by the
government according to the applicable law. However, in its implementation it certainly did
not go completely well, because the demand for land was increasing in inverse proportion to
the decreasing availability of land. So the government must properly manage the existing
availability, especially of places for managing public cemeteries. This research uses
normative legal research methods which aim to examine legal problems in depth by
analyzing them. This research also uses a legal approach and a conceptual approach in its
approach to legal sources and materials which are then relevant to the problem. The results of
this research show whether or not there is government responsibility for the provision of land
areas for public cemeteries, which is a problem that continues to develop, especially in issues
closely related to land, land procurement, as well as the government's responsibility for the
availability of public burial plots in Indonesia.

Contribution

Nama Dosen Pembimbing

NIDN/NIDK

Dosen Pembimbing

Suryono, Ahmad

NIDN0724058105

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Keywords/Kata Kunci:	Kata Kunci : Pemakaman Umum, Tanggung Jawab, Pemerintah Daerah Keywords: Public Cemeteries, Responsibility, Local Government
Subjects:	300 Social Science > 340 Law
Divisions:	Faculty of Law > Department of Law Science (S1)
Depositing User:	Wahyu Ramadani | wahyuramadhani902@gmail.com
Date Deposited:	18 Jul 2024 06:22
Last Modified:	18 Jul 2024 06:22
URI:	http://repository.unmuhjember.ac.id/id/eprint/21774

Actions (login required)

View Item