ANALISIS YURIDIS KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN REKLAMASI TAMBANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Wibisono, Kunto (2024) ANALISIS YURIDIS KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN REKLAMASI TAMBANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP. Undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Jember.

	Text A. PENDAHULUAN.pdf Download (20MB)
	Text B. ABSTRAK.pdf Download (2MB)
	Text C. BAB I.pdf Download (24MB)
	Text D. BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (50MB) \| Request a copy
	Text E. BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (11MB) \| Request a copy
	Text F. BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB) \| Request a copy
	Text G. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (9MB)

Abstract

Industri pertambangan merupakan salah satu sektor penting dalam perekonomian Indonesia, berkontribusi signifikan terhadap devisa negara, penyediaan lapangan kerja, serta Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, kegiatan pertambangan juga menimbulkan dampak negatif yang signifikan terhadap lingkungan, seperti degradasi lahan, pencemaran air dan udara, serta ancaman terhadap kesehatan masyarakat sekitar. Berdasarkan data Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) tahun 2020, terdapat 3.092 lubang tambang yang tidak direklamasi di seluruh Indonesia, dengan 814 lubang di antaranya berada di Kalimantan Selatan. Kondisi ini menyoroti perlunya kebijakan yang efektif dalam mengelola dan mereklamasi lahan pascatambang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pemerintah terkait tanggung jawab reklamasi lahan pascatambang berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta studi kasus terkait implementasi kebijakan reklamasi di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi mengenai reklamasi lahan pascatambang sudah cukup lengkap, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, termasuk lemahnya pengawasan dan penegakan hukum, serta kurangnya komitmen dari perusahaan tambang. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan pengawasan, penegakan hukum yang lebih tegas, serta peningkatan kesadaran dan tanggung jawab perusahaan tambang dalam melaksanakan reklamasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa optimalisasi pelaksanaan reklamasi lahan pascatambang memerlukan sinergi antara pemerintah, perusahaan tambang, dan masyarakat untuk memastikan pemulihan lingkungan yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat sekitar.

Item Type:

Thesis (Undergraduate)

Uncontrolled Keywords:

Pertambangan, Reklamasi Lahan, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009, Perlindungan Lingkungan, Kebijakan Pemerintah

Subjects:

300 Social Science > 340 Law

Divisions:

Faculty of Law > Department of Law Science (S1)

Department:

S1 Ilmu Hukum

Depositing User:

Kunto Wibisono