Perlindungan Hukum Bagi Petani Terhadap Kelangkaan Ketersediaan Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Jember Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani

Azqiyah, Naurotul (2024) Perlindungan Hukum Bagi Petani Terhadap Kelangkaan Ketersediaan Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Jember Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani. Undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Jember.

	Text 1. PENDAHULUAN.pdf Download (1MB)
	Text 2. ABSTRAK.pdf Download (366kB)
	Text 3. BAB I.pdf Download (326kB)
	Text 4. BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (350kB) \| Request a copy
	Text 5. BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (343kB) \| Request a copy
	Text 6. BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (165kB) \| Request a copy
	Text 7. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (296kB)
	Text 8. LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) \| Request a copy

Abstract

Petani berhak mendapatkan perlindungan dalam memperoleh sarana dan prasarana produksi, termasuk subsidi pupuk, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam praktiknya, alokasi pupuk bersubsidi diatur dengan ketat melalui peraturan perundang-undangan, dengan menetapkan alokasi berdasarkan usulan kebutuhan dari daerah dan direncanakan secara detail untuk memenuhi pemupukan berimbang di lokasi spesifik. Dalam tiga tahun terakhir terdapat pengurangan signifikan dalam alokasi pupuk bersubsidi di beberapa daerah, termasuk Kabupaten Jember yang mengalami penurunan alokasi sebesar lima puluh persen untuk pupuk urea dan NPK. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember dan hambatan dalam menangani kelangkaan pupuk bersubsidi di kabupaten Jember. Hasil riset menyatakan kebijakan pemerintah Kabupaten Jember dalam menangani kelangkaan pupuk bersubsidi diwujudkan melalui program solusi dengan mendiirikan pabrik pupuk organik bernama Jember Pupuk Organik Lengkap (Si Jempol), dan hambatan terhadap ketersediaan Pupuk bersubsidi di Kabupaten Jember timbul karena adanya keterbatasan dalam anggaran APBN, yang mengakibatkan pengurangan alokasi kuota pupuk setiap tahunnya. Penulis memberikan saran untuk segera dilakukan percepatan regulasi daerah dengan segera menyusun dan menetapkan peraturan daerah yang spesifik untuk mendukung operasional pabrik pupuk organik Si Jempol. Selain itu dengan meningkatkan produksi pupuk lokal guna memenuhi kebutuhan pupuk di tingkat lokal bagi petani. Kata kunci : Perlindungan hukum, pupuk organik, pupuk bersubsidi, petani.

Item Type:

Thesis (Undergraduate)

Uncontrolled Keywords:

Legal protection, organic fertilizer, subsidized fertilizer, farmers,Perlindungan hukum, pupuk organik, pupuk bersubsidi, petani.

Subjects:

300 Social Science > 340 Law > 344 Labor, Social, Education & Curtural Law

Divisions:

Faculty of Law > Department of Law Science (S1)

Department:

S1 Ilmu Hukum

Depositing User:

Naurotul Azqiyah