TINJAUAN HUKUM ATAS KETERLIBATAN MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022 PERSPEKTIF TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM PROSES LEGISLASI

Firdaus, Ahmad (2025) TINJAUAN HUKUM ATAS KETERLIBATAN MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022 PERSPEKTIF TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM PROSES LEGISLASI. Undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Jember.

	Text 1.PENDAHULUAN.pdf Download (834kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (280kB)
	Text BAB I.pdf Download (564kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (585kB) | Request a copy
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (528kB) | Request a copy
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (285kB) | Request a copy
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (414kB)

Abstract

Penelitian ini mengkaji partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) dalam perspektif transparansi dan akuntabilitas. Berdasarkan prinsip negara hukum, pembentukan undang-undang di Indonesia seharusnya melibatkan masyarakat secara aktif, sebagaimana diatur dalam Pasal 96 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Namun, penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembentukan UU IKN sangat minim dan cenderung bersifat formalitas, sehingga tidak memenuhi makna partisipasi yang sesungguhnya. Melalui pendekatan yuridis normatif dan analisis kualitatif terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, penelitian ini menemukan bahwa proses legislasi UU IKN kurang transparan dan tidak melibatkan kelompok masyarakat terdampak secara memadai. Hal ini berpotensi melanggar prinsip demokrasi partisipatif yang menjadi dasar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Selain itu, minimnya partisipasi juga berdampak pada kurangnya legitimasi sosial terhadap UU IKN. Penelitian ini merekomendasikan perlunya reformasi mekanisme legislasi untuk memastikan partisipasi yang lebih bermakna, termasuk transparansi informasi, penyelenggaraan forum diskusi publik, dan keterlibatan ahli lintas sektor. Pemerintah dan DPR diharapkan dapat memperbaiki prosedur legislasi agar sesuai dengan prinsip good governance dan memenuhi aspirasi masyarakat secara menyeluruh.

Contribution

Contributor Name

NIDN/NIDK

Dosen Pembimbing

Purwanto, Djoko

NIDN0725016301

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Keywords/Kata Kunci:	Partisipasi Masyarakat, Pembentukan Undang-Undang, Transparansi, Akuntabilitas, UU IKN
Subjects:	300 Social Science > 340 Law > 348 Laws, Regulations & Cases
Divisions:	Faculty of Law > Department of Law Science (S1)
Depositing User:	Ahmad Firdaus | ahmadfirdaus0046@gmail.com
Date Deposited:	30 Jan 2025 04:24
Last Modified:	30 Jan 2025 04:24
URI:	http://repository.unmuhjember.ac.id/id/eprint/23881

Actions (login required)

View Item