PENGAMBILALIHAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI ( Studi Kasus Tindak Pidana Korupsi Oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Impor )

Mahendra, Hilmi Ihza (2025) PENGAMBILALIHAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI ( Studi Kasus Tindak Pidana Korupsi Oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Impor ). Undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Jember.

	Text 1. pendahuluan.pdf Download (1MB)
	Text 2. abstrak.pdf Download (196kB)
	Text 3. bab i.pdf Download (458kB)
	Text 4. bab ii.pdf Restricted to Repository staff only Download (391kB) | Request a copy
	Text 5. bab iii.pdf Restricted to Repository staff only Download (401kB) | Request a copy
	Text 6. bab iv.pdf Restricted to Repository staff only Download (23kB) | Request a copy
	Text 7. daftar pustaka.pdf Download (151kB)
	Text 8. jurnal.pdf Download (582kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pengambilalihan penyidikan
tindak pidana korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdasarkan Undang
Undang Nomor 19 Tahun 2019, dengan studi kasus korupsi pemberian fasilitas kredit oleh
Lembaga Pembiayaan Ekspor Impor Indonesia (LPEI). Permasalahan utama timbul karena
Kejaksaan Agung telah melakukan penyidikan terhadap dugaan korupsi LPEI, sementara
KPK menyatakan telah lebih dahulu menerima laporan dan kemudian mengambil alih
perkara dengan mendasarkan pada Pasal 50 UU KPK. Penelitian ini menggunakan metode
yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang (statute approach) dan konseptual
(conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar hukum pengambilalihan
seharusnya merujuk pada Pasal 10A yang secara eksplisit mengatur mekanisme supervisi dan
syarat pengambilalihan, bukan hanya Pasal 50.
Ketidaksinkronan norma antara kedua pasal tersebut menimbulkan potensi konflik
kelembagaan, ego sektoral, dan ketidakpastian hukum dalam praktik pemberantasan korupsi.
Dari sisi implikasi yuridis, pengambilalihan oleh KPK berarti peralihan penuh kewenangan
penyidikan dan penuntutan, sehingga aparat penegak hukum lain wajib menyerahkan
tersangka, berkas perkara, serta alat bukti yang telah diperoleh. Simpulan penelitian
menegaskan bahwa harmonisasi antara Pasal 50 dan Pasal 10A mendesak untuk dilakukan
agar tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan. Penelitian ini merekomendasikan
perlunya mekanisme koordinasi dan supervisi yang lebih tegas antara KPK dan Kejaksaan
Agung, sekaligus perbaikan regulasi guna memperkuat kepastian hukum dan efektivitas
pemberantasan korupsi di Indonesia.
Kata Kunci : Komisi Pemberantasan Korupsi, Pengambilalihan Penyidikan, Lembaga
Pembiayaan Ekspor Impor Indonesia

Contribution

Nama Dosen Pembimbing

NIDN/NIDK

Dosen Pembimbing

SuryoKencono, Pramukhtiko

nidn0002096502

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Keywords/Kata Kunci:	Sikap, Norma Subjektif, Kontrol Perilaku, Niat Beli, Perilaku Pembelian
Subjects:	300 Social Science > 340 Law
Divisions:	Faculty of Law > Department of Law Science (S1)
Depositing User:	Hilmi Ihza Mahendra | mhndrhilimi@gmail.com
Date Deposited:	26 Aug 2025 06:54
Last Modified:	26 Aug 2025 06:54
URI:	http://repository.unmuhjember.ac.id/id/eprint/27680

Actions (login required)

View Item