Mutia Putri Febriana, Gadis (2017) Implementasi Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah Terhadap Keputusan Bupati Jember. Undergraduate thesis, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER.
|
Text
JURNAL HUKUM.pdf - Published Version Download (229kB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.unmuhjember.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
PENDAHULUAN.pdf Download (262kB) |
|
|
Text
ABSTRAKSI.pdf Download (10kB) |
|
|
Text
BAB I.pdf Download (160kB) |
|
|
Text
BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (185kB) |
|
|
Text
BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (143kB) |
|
|
Text
BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (69kB) |
|
|
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (9kB) |
Abstract
Berdasarkan Pasal 205 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengangkatan dan pemberhentian sekretaris DPRD oleh bupati harus melalui persetujuan DPRD. Undang-Undang Pemerintahan Daerah tidak memuat norma yang mengatur dan memberikan arahan tentang mekanisme pengajuan calon sekretaris DPRD, termasuk tidak memberikan arahan proses pemberian persetujuan dan jangka waktu maksimal proses pemberian persetujuan. Bahkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang seharusnya menjabarkan lebih teknis Undang-Undang Pemerintahan Daerah ternyata juga tidak mengatur mengenai mekanisme, proses maupun jangka waktu dimaksud. Hal ini tentu menimbulkan kesulitan dalam implementasinya. Mengingat ketidakjelasan itu, Bupati Faida mengambil diskresi untuk sementara mengangkat pejabat sebagai pelaksana tugas sekretaris DPRD. Faida juga menyebutkan, dengan dicabutnya Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kabupaten Jember, maka susunan perangkat daerah harus menyesuaikan Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016, yang mulai efektif berlaku 2 Januari 2017. Konsekuensi yuridis penyesuaian ini adalah bahwa semua perangkat daerah termasuk sekretaris DPRD Farouq harus demisioner terlebih dulu. Hal ini dikarenakan perangkat daerah tersebut masih dibentuk berdasarkan perda yang telah dicabut. Diskresi sendiri dasar hukumnya adalah ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subjects: | 300 Social Science > 340 Law 300 Social Science > 340 Law > 342 Constitutional and Administrative Law |
||||||
| Divisions: | Faculty of Law > Department of Law Science (S1) | ||||||
| Department: | ["eprint_fieldopt_department_KODEPRODI74201#ILMUHUKUM" not defined] | ||||||
| Depositing User: | Hendri UF | ||||||
| Contributors: |
|
||||||
| Date Deposited: | 09 Jun 2018 01:32 | ||||||
| Last Modified: | 17 Sep 2019 13:23 | ||||||
| URI: | http://repository.unmuhjember.ac.id/id/eprint/322 |
Actions (login required)
 |
View Item |