Implikasi Yuridis Terhadap Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang Tidak Melaksanakan Putusan PTUN (Studi Kebijakan Kemenpora Tentang Pembekuan Pssi)

SILVIANA PUTRI, SEPTITA (2017) Implikasi Yuridis Terhadap Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang Tidak Melaksanakan Putusan PTUN (Studi Kebijakan Kemenpora Tentang Pembekuan Pssi). UNSPECIFIED thesis, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER.

Preview	Text ARTIKEL.pdf - Published Version Download (261kB) | Preview
	Text cover.pdf Download (168kB)
	Text PENDAHULUAN.pdf Download (207kB)
	Text ABTRAKSI.pdf Download (86kB)
	Text BAB I.pdf Download (246kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (230kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (181kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (85kB)
	Text daftar pustaka.pdf Download (131kB)

Abstract

Atas dasar permasalahan yang ditemukan dari sebuah kasus pembekuan PSSI oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga yang pada intinya berisi pengenaan sanksi administratif kepada Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia, yang selanjutnya disingkat Sanksi Administratif kepada PSSI berupa kegiatan keolahragaan yang bersangkutan tidak diakui. PSSI merasa dirugikan atas surat pembekuan tersebut, kemudian PSSI mengajukan gugatannya ke pengadilan TUN sejak dikeluarnya atau ditetapkannya SK dari Menpora. Dalam putusannya Pengadilan Tata Usaha Negara memerintahkan Menteri Pemuda dan Olahraga segera mencabut SK pembekuan yang dilayangkan kepada PSSI. Namun dengan jangka waktu yang telah ditentukan oleh PTUN selama 4 bulan, hingga melebihi batas waktu Kemenpora tak kunjung mencabut SK tersebut. Oleh sebab itu, peneliti ingin mengetahui bagaimana Implikasi Yuridis terhadap Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak melaksanakan putusan PTUN. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana implikasi yuridis badan/pejabat tata usaha negara yang tidak melaksanakan putusan PTUN. Metode penelitian yang digunakan adalah Metode pendekatan masalah dengan menggunakan (pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual), jenis penelitian yang digunakan yuridis normatif, bahan hukum yang digunakan (primer, sekunder dan tersier), metode pengumpulan bahan hukum dengan cara (studi kepustakaan), metode analisis bahan hukum yang digunakan (kualitatif dan metode deduktif).

Item Type:	Thesis (UNSPECIFIED)
Uncontrolled Keywords:	Implikasi Yuridis, Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, putusan PTUN
Subjects:	300 Social Science > 340 Law 300 Social Science > 340 Law > 342 Constitutional and Administrative Law
Divisions:	Faculty of Law > Department of Law Science (S1)
Depositing User:	Hendri Uut Fahrullah
Date Deposited:	11 Jun 2018 01:25
Last Modified:	17 Sep 2019 13:57
URI:	http://repository.unmuhjember.ac.id/id/eprint/328

Actions (login required)

View Item