PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM MENJALANKAN FUNGSI PENGAWASAN DANA DESA DI DESA JETIS KECAMATAN BESUKI KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2018



Wahyudi, Muhammad Ikrom (2020) PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM MENJALANKAN FUNGSI PENGAWASAN DANA DESA DI DESA JETIS KECAMATAN BESUKI KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2018. Undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Jember.

[thumbnail of Pendahuluan.pdf] Text
Pendahuluan.pdf

Download (528kB)
[thumbnail of ABSTRAK.pdf] Text
ABSTRAK.pdf

Download (294kB)
[thumbnail of BAB 1.pdf] Text
BAB 1.pdf

Download (356kB)
[thumbnail of BAB 2.pdf] Text
BAB 2.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (348kB) | Request a copy
[thumbnail of BAB 3.pdf] Text
BAB 3.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (362kB) | Request a copy
[thumbnail of BAB 4.pdf] Text
BAB 4.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (679kB) | Request a copy
[thumbnail of BAB 5.pdf] Text
BAB 5.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (282kB) | Request a copy
[thumbnail of DAFTAR PUSTAKA.pdf] Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (220kB)
[thumbnail of LAMPIRAN .pdf] Text
LAMPIRAN .pdf
Restricted to Repository staff only

Download (2MB) | Request a copy
[thumbnail of JURNAL SKRIPSI.pdf] Text
JURNAL SKRIPSI.pdf

Download (494kB)

Abstract

Otonomi desa merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa tersebut. Namun harus selalu diingat bahwa tiada hak tanpa kewajiban, tiada kewenangan tanpa tanggungjawab dan tiada kebebasan tanpa batas. Kebijakan Pemerintah Desa melalui pengelolaan keuangan terhadap pembangunan merupakan salah satu wujud otonomi desa yang terbukti dapat mendorong terciptanya kemandirian, demokrasi, pastisipasi dan kesejahteraan masyarakat desa. Berkaitan dengan tujuan dari program Dana Desatersebut di atas agar dalam pelaksanaannya dapat sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak menyimpang dari rencana yang telah ditetap kan maka diperlukan kepatuhan, pengawasan dan partisipasi.
Di Desa Jetis pelaksanaan Dana Desadigunakan untuk pembangunan desa dei mendorong kemajuan dan kemandirian Desa. Dalam pelaksanaannya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai Pengawasan mengawasi kegiatan tersebut. Baik itu dalam hal mengawasi operasional pekerjaan maupun mengawasi anggaran dana yang di butuhkannya.
Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahu Bagaimana Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan Pada Pemerintah Desa Di Desa Jetis Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo. Fokus penelitian ini adalah pada Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)Dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan Pada Pemerintah Desa Di Desa Jetis Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif dimana dalam penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti sehingga memudahkan penulis untuk mendapatkan data yang objektif dalam rangka mengetahui dan memahami objek yang diteliti. Adapun yang menjadi narasumber (key informan) dan di wawancarai adalah Kepala Desa dan anggota Badan Permyusyawaratan Desa. Pencatatan wawancara dilakukan secara langsung agar data yang diberikan oleh orang yang diwawancarai lebih valid. Analisis data dalam penelitian ini menggunalan tiga tahap yaitu Reduksi data, penyajian data dan mengambil kesimpulan dan verifikasi.
Dari hasil penelitian yang telah dilakukan Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan Pada Pemerintah Desa Di Desa Jetis Kecamatan Besuki sudah berjalan dengan cukup kondusif. Secara absensi kehadiran para petugas BPD tidak pernah absen dalam melakukan tugasnya. Hanya saja yang menjadi kekurangan dari aggota BPD di Desa Jetis adalah kedisiplinan. Anggota BPD sering terlambat baik itu dalam menghadiri musyawaroh desa maupun pada saat melakukan pengawasan pada saat pelaksanaan Alokasi Dana Desa. Dan Kepala desa dan ketua dari BPD kurang tegas dalam menyikapi kedisiplinan dari anggota BPD. Hal ini terbukti tidak adanya sangsi dari pelanggaran – pelanggaran yang telah dilakukan anggota BPD seperti keterlambatan yang kerap sekali dilakukan.

Contribution
Nama Dosen Pembimbing
NIDN/NIDK
UNSPECIFIED
Haerah, Kahar
nidn0004016601

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Subjects: 300 Social Science > 320 Political dan Government Science > 321 System of Government and States
Divisions: Faculty of Social and Politics Science > Department of Government Science (S1)
Depositing User: Wahyudi Muhammad Ikrom | ikromwahyudi46@gmail.com
Date Deposited: 13 Mar 2020 10:26
Last Modified: 13 Mar 2020 10:26
URI: http://repository.unmuhjember.ac.id/id/eprint/3933

Actions (login required)

View Item View Item