Riansyah, Muhammad Andi (2020) Kewajiban Penyerahan Tanah Dan Sertipikat HGU Kepada Negara Atas Hapusnya HGU Kebun Kalisanen PT. Perkebunan Nusantara XII Di Kabupaten Jember Sebagai Syarat Perpanjangan Jangka Waktu. Undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Jember.
Text
A Pendahuluan.pdf Download (1MB) |
|
Text
B ABSTRAK.pdf Download (119kB) |
|
Text
C Skripsi fix BAB I.pdf Download (240kB) |
|
Text
D Skripsi fix BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (319kB) | Request a copy |
|
Text
E Skripsi fix BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (230kB) | Request a copy |
|
Text
F Skripsi fix BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (127kB) | Request a copy |
|
Text
G Daftar Pustaka.pdf Download (198kB) |
|
Text
H Lampiran Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (15MB) | Request a copy |
|
Text
I Jurnal Artikel.pdf Download (248kB) |
Abstract
Dalam pelaksanaan kwajiban penyerahan tanah dan sertipikat HGU ditentukan adanya persyaratan perpanjangan bagi pemegang Hak Guna Usaha dalam Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah. Bahwa PT. Perkebunan Nusantara XII Kebun Kalisanen sebagai pemegang HGU harus memenuhi persyaratan bukti materiil dan bukti formil. Dalam hal persyaratan bukti materiil ketentuannya diatur dalam Pasal 8 ayat (2), 9, 10, 11 dan persyaratan bukti formil ketentuan diatur dalam Pasal 10 ayat (2) jo. Pasal 12 ayat (1) huruf (h) Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996. Adapun pelaksanaan kewajiban penyerahan tanah dan serttipikat Hak Guna Usaha Kepada Negara, PT. Perkebunan Nusantara XII Kebun Kalisanen Kab. Jember telah mengabaikan sebagian syarat-syarat bukti materiil dan bukti formil yang paling fundamental, yaitu tidak melaksanakan pencatatan SK HGU No. 64/HGU/DA/86 sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (2) dan mengurus sertipikat HGU di Kantor Pertanahan Kabupaten Jember sebagai bukti pemilikan Hak Guna Usaha. Akibat hukum tidak didaftarkan haknya pada Kantor Pertanahan guna memperoleh sertipikat hak atas tanah sebagai tanda bukti yang kuat maka pemegang HGU akan memproleh kesulitan untuk membuktikan kepastian hukum tentang pemegang haknya, status haknya dan kepastian hukum tetntang obyeknya yang meliputi letak, luas dan batas-batas tanah. Mengingat pentingnya pendaftaran tanah maka pelaksanaan kewajiban bagi pemegang HGU harus dilaksanakan secara keseluruhan dan tidak dibenarkan hanya sebagian.
Item Type: | Thesis (Undergraduate) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Uncontrolled Keywords: | Sertifikat HGU, HGU PTPN XII, Hak Guna Usaha PT. Perkebunan Nusantara XII, Kebun Kalisanen, Hapusnya HGU | ||||||
Subjects: | 300 Social Science > 340 Law > 342 Constitutional and Administrative Law | ||||||
Divisions: | Faculty of Law > Department of Law Science (S1) | ||||||
Department: | S1 Ilmu Hukum | ||||||
Depositing User: | Riansyah Muhammad Andi | ||||||
Contributors: |
|
||||||
Contact Email Address: | andyaizen@gmail.com | ||||||
Date Deposited: | 20 May 2020 01:23 | ||||||
Last Modified: | 20 May 2020 01:23 | ||||||
URI: | http://repository.unmuhjember.ac.id/id/eprint/4350 |
Actions (login required)
View Item |