Analisis Penerapan Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 (Studi Kasus Di Desa Klompangan, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember)

Yusuf, Muhammad Baharudin (2020) Analisis Penerapan Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 (Studi Kasus Di Desa Klompangan, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember). Undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Jember.

	Text a. Pendahuluan1.pdf Download (672kB)
	Text b. Abstrak.pdf Download (617kB)
	Text c. BAB1.pdf Download (763kB)
	Text d. BAB2.pdf Restricted to Repository staff only Download (829kB) \| Request a copy
	Text e. BAB3.pdf Restricted to Repository staff only Download (696kB) \| Request a copy
	Text f. BAB4.pdf Restricted to Repository staff only Download (950kB) \| Request a copy
	Text g. BAB5.pdf Restricted to Repository staff only Download (613kB) \| Request a copy
	Text h. DAFTARPUSTAKA.pdf Download (680kB)
	Text i. lampiranA.pdf Restricted to Repository staff only Download (4MB) \| Request a copy
	Text j. JurnalMBYusuf.pdf Download (272kB)

Abstract

Kehadiran Undang-undang mengenai Desa selain untuk penguatan status desa yaitu sebagai pemerintahan dalam masyarakat desa, bahkan juga sebagai basis untuk mensejahterakan masyarakat dan memberdayaan masyarakat desa. Pemerintah desa mempunyai komponen penting dalam hal mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa yaitu melalui pengelolaan anggaran/keuangan desa dan pemberdayaan masyarakat. Kemunculan peraturan pengelolaan keuangan desa terbaru yakni Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 bertujuan untuk memberikan sebuah pemahaman dan komitmen yang memadai kepada Kepala Desa dalam melaksanakan keuangan desa, serta seluruh perangkat pemerintah desa dalam menjalankan tata kelola keuangan desa, sehingga dapat menghindari tindakan korupsi dan penyelewengan keuangan desa. Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Desa Klompangan, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember yang bertujuan untuk mengetahui penerapan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Klompangan dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban sehingga dapat dilihat bagaimana pengelolaan keuangan tersebut sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif dengan menguraikan, menggambarkan serta membandingkan antara proses pengelolaan keuangan desa di Desa Kelompangan dengan acuan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan. Semakin besar tingkat kesesuaian dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 maka semakin besar pula perwujudan asas transparansi, akuntabel dan partisipatif. Kata Kunci : Permendagri No 20 Tahun 2018, Pengelolaan Keuangan Desa

Item Type:

Thesis (Undergraduate)

Uncontrolled Keywords:

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, Pengelolaan Keuangan Desa

Subjects:

300 Social Science > 330 Economics > 336 Public Finance

Divisions:

Faculty of Economics > Department of Accounting (S1)

Department:

S1 Akuntansi

Depositing User:

Yusuf Muhammad Baharudin