KAJIAN YURIDIS KEDUDUKAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN TAMBANG PASIR BESI DI DESA PASEBAN MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

PUTRA PRATAMA, ARDIANSYAH (2019) KAJIAN YURIDIS KEDUDUKAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN TAMBANG PASIR BESI DI DESA PASEBAN MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA. Undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Jember.

	Text ARTIKEL.pdf Download (651kB)
	Text ABSTRAKSI.pdf Download (114kB)
	Text PENDAHULUAN.pdf Download (307kB)
	Text BAB I.pdf Download (251kB)
	Text BAB II.pdf Download (393kB)
	Text BAB III.pdf Download (158kB)
	Text BAB IV.pdf Download (107kB)

Abstract

Indonesia adalah Negara yang beradasarkan dan mempunyai dasar kebijakan Hukum Yaitu UUD 1945. Dari Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa dengan menimbang bahwa didesa dan susunan tata cara penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan perlu diatur tersendiri dengan undang undang. Sebagaimana pasal 4 bagian d mengenai pengaturan desa mendorong prakarsa, gerakan, partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama. Kedudukan dan jenis desa dalam bagaian kesatu mengenai kedudukan pasal 5 desa berkedudukan di wilayah kabupaten atau kota dan bagian kedua penyebutan desa atau adat sebagai mana dimaksut pada ayat 1 di sesuaikan dengan penyebutan yang berlaku di daerah setempat.artinya desa sangat berperan penting sebagaimana fungsi dalam kedudukannya sebagai pemerintah. Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang perlindungan pengelolaan lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda daya keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri kelangsungan perikehidupan dan kesehjateraan manusia serta makhluk hidup lain. Dengan melaksanakan asas tugas pembantuan dari pemerintah pusat yaitu sebagaimana Yang tercantum Undang Undang nomer 23 tahun 2014tentang pemerintah daerah di pasal 15 merupakan pengelolaan lingkungan dan pertanggungjawaban juga menjadi kewenangan Daerah pemerintah Kabupaten Jember sebagai salah satu penghasil Tambang pasir besi. Undang undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintah desa,pelaksaanpembangunan,penataan desa pengawasan desa dan penyelenggaraan pemerintah desa, hak dan kewajiban desa dan masyarakat desa, peraturan desa,keuangan desa dan aset desa.Dengan melihat kasus diatas yang menuai banyak reaksi publik Kata Kunci : Kepala Desa, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	300 Social Science > 340 Law
Divisions:	Faculty of Law > Department of Law Science (S1)
Department:	S1 Ilmu Hukum
Depositing User:	rahma wahyu ningsih
Contributors:	Contribution Contributor Name NIDN/NIDK UNSPECIFIED Purwanto, Djoko nidn#
Date Deposited:	30 Sep 2020 03:35
Last Modified:	30 Sep 2020 03:35
URI:	http://repository.unmuhjember.ac.id/id/eprint/5923

Actions (login required)

View Item