KEDUDUKAN BAWASLU DALAM PENGAWASAN DAN PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PEMILU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM



KURNIA RAMADHANI, RISKA (2019) KEDUDUKAN BAWASLU DALAM PENGAWASAN DAN PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PEMILU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM. Undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Jember.

[thumbnail of ARTIKEL.pdf] Text
ARTIKEL.pdf

Download (770kB)
[thumbnail of PENDAHULUAN.pdf] Text
PENDAHULUAN.pdf

Download (2MB)
[thumbnail of ABSTRAK.pdf] Text
ABSTRAK.pdf

Download (166kB)
[thumbnail of BAB I.pdf] Text
BAB I.pdf

Download (794kB)
[thumbnail of BAB II.pdf] Text
BAB II.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (4MB)
[thumbnail of BAB III.pdf] Text
BAB III.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (1MB)
[thumbnail of BAB IV.pdf] Text
BAB IV.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (247kB)
[thumbnail of DAFTAR PUSTAKA.pdf] Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (168kB)

Abstract

Latar Belakang : Pemilihan umum yang kemudian disingkat menjadi pemilu, dan
selanjutnya kata pemilu begitu akrab dengan masalah politik dan pergantian
pemimpin, karena pemilu, politik dan pergantian pemimpin saling berkaitan.
Pemilu yang diselenggarakan tidak lain adalah masalah politik yang berkaitan
dengan masalah pergantiaan pemimpin. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2017 Tentang Pemilihan Umum menyebutkan pemilu adalah sarana kedaulatan
rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan
Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum,
bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945. Bawaslu salah badan yang mempunyai tugas pokok melakukan
pengawasan terhadap tahapan penyelenggaraan pemilu, yang meliputi pemilu
anggota DPR, DPD, DPRD, pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilu
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Bawaslu merupakan suatu badan yang
bersifat tetap, dengan masa tugas anggotanya selama 5 (lima) tahun, dihitung sejak
pengucapan sumpah/janji jabatan. Pencegahan dalam pengawasan Pemilu Serentak
tahun 2019 (Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden) tentu
saja memerlukan pemetaan seperti diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017 Pasal 94
ayat (1) huruf a dengan penilaian yang komprehensif atas potensi pelanggaran dan
kerawanan dalam penyelenggaraan Pemilu. Tindak pidana pemilu tergolong ke
dalam ranah hukum pidana khusus atau sering juga disebut dengan istilah tindakpidana khusus. Sebagai suatu tindak pidana khusus maka tindak pidana pemilu
mempunyai karakteristik tersendiri dibandingkan dengan tindak pidana pada
umumnya. Karakteristik khusus dalam tindak pidana pemilu diartikan sebagai ciri
atau bawaan yang umum dan sering terjadi ketika persiapan pemilihan umum,
proses pemilihan umum dan setelah pemilihan umum berlangsung. Tujuan : Untuk
mrngetahui Kedudukan Bawaslu Dalam Pengawasan Dan Pencegahan Tindak
Pidana Pemilu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum. Metode : Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode
pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan
(conceptual approach) sebagai pendekatan yang dimulai dari pandanganpandangan doktrin, Pendekatan Historis (Historical Approach) untuk memahami
filosofi aturan hukum dari waktu kewaktu. Hasil : Sesuai dengan penelitian yang
telah saya lakukan di Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
terhadap kedudukan bawaslu dalam pengawasan dan pencegahan tindak pidana
pemilu. Kesimpulan : Dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum Pengaturan mengenai Bawaslu banyak mengalami penambahan yang
mengarah pada penguatan pengawasan Bawaslu. Selain itu kedudukan mengenai
lembaga pengawas pemilu juga mengalami perubahan dan peraturannya menjadi
lebih baik dari Undang-Undang sebelumnya.
Kata Kunci : Pemilihan Umum, Bawaslu, Penceghan, Tindak Pidana Pemilu

Contribution
Contributor Name
NIDN/NIDK
UNSPECIFIED
Purwanto, Djoko
nidn#

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Subjects: 300 Social Science > 340 Law
Divisions: Faculty of Law > Department of Law Science (S1)
Depositing User: rahma wahyu ningsih | ningsihrahmawahyu@gmail.com
Date Deposited: 02 Oct 2020 05:30
Last Modified: 02 Oct 2020 05:30
URI: http://repository.unmuhjember.ac.id/id/eprint/6051

Actions (login required)

View Item View Item