IMPLEMENTASI PASAL 12 AYAT (1) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH (STUDI DI KABUPATEN JEMBER)

BUDI PRASTYO, ROHMAT (2019) IMPLEMENTASI PASAL 12 AYAT (1) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH (STUDI DI KABUPATEN JEMBER). Undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Jember.

	Text artikel.pdf Download (298kB)
	Text Abstraksi.pdf Download (282kB)
	Text LAMPIRAN 1-5.pdf Download (958kB)
	Text pendahuluan.pdf Download (347kB)
	Text bab 1-4.pdf Restricted to Repository staff only Download (684kB)

Abstract

Latar belakang : Di era globalisasi ini, sampah menjadi pusat perbincangan di masyarakat. Sampah sering kali menjadi penyebab terjadinya suatu bencana, seperti banjir dan pencemaran lingkungan. Hal tersebut juga terjadi di kabupaten Jember karena kurangnya kepedulian terhadap sampah. Ketidakpedulian tersebut terlihat dari banyaknya sampah yang ditingal dan dibuang sembarangan diberbagai tempat, seperti sungai, jalan ataupun tempattempat yang sering dikunjungi oleh masyarakat. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah menyatakan bahwa “sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat”. Sampah yang berada di daerah perkotaan bisa terlayani oleh truk pengangkut sampah daripemerintah, “Pelayanan pengangkutan sampah oleh pemerintah belum menjangkau sampai wilayah pedesaan. Masyarakat pedesaan mengatasi sampahnya dengan cara membakar, menimbun, membuang ke sungai atau lahan kosong. Di dalam Pasal 12 ayat (1) ) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 menyatakan bahwa “Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan”. Karena dengan masyarakat mengetahui tata cara pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan tentunya volume sampah dapat terkurangi dan masyarakat tidak terkena dampak negatif dari sampah tersebut. Ada berbagai jenis sampah yang dihasilkan dari kegiatan manusia seharihari ataupun proses alam yang jika dibiarkan begitu saja atau tidak dikelola dengan tepat akan berdampak pada permasalaan yang serius dikemudian hari. Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 menyatakan bahwa sampah yang dapat dikelola adalah “sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga, sampah spesifik”. Tujuan : untuk menambah wawasan atau keilmuan mengenai implementasi pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Jember. Metode : dalam penelitian dan penyusunan penulisan hukum ini, digunakan pendekatan undang undang atau disebut juga dengan statute approach. Hasil : Dalam implementasi pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 masih terdapat kendala dalam penerapannya, ada dua kendala yang dihadapi yaitu aspek institusi dan aspek masyarakat. Aspek institusi meliputi anggaran yang kurang, sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang belum lengkap dan sumber daya manusianya sendiri yang belum memiliki inovasi dalam mengelola sampah. Kemudian untuk aspek masyarakat, kurangnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap sampah. Masyarakat masih menganggap bahwa sampah adalah barang habis pakai yang tidak mempunyai nilai guna sehingga sampah hanya dibuang begitu saja dan tidak dikelola dengan baik. Kesimpulan : Implementasi pasal12 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 di kabupaten Jember belum terlaksana. Hal tersebut dikarenakan terdapat kendala dalam penerapannya, ada dua kendala yang dihadapi yaitu aspek institusi dan aspek masyarakat. Aspek institusi meliputi anggaran yang kurang, sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang belum lengkap dan sumber daya manusia institusinya sendiri yang belum memiliki inovasi dalam mengelola sampah. Kemudian untuk aspek masyarakat, kurangnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap sampah. Masyarakat masih menganggap bahwa sampah adalah barang habis pakai yang tidak mempunyai nilai guna sehingga sampah hanya dibuang begitu saja. Selain dua aspek tersebut, di kabupaten Jember masih belum terdapat perda khusus yang mengatur tentang sampah. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kewajiban pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan daerah. Untuk mengatasi hal tersebut, pihk Dinas Lingkungan Hidup masih mengupayakan akan dibutkan perda tentang sampah di Kabupaten Jember. Kata Kunci : pemerintah daerah, lingkungan hidup, sampah

Item Type:

Thesis (Undergraduate)

Subjects:

300 Social Science > 340 Law

Divisions:

Faculty of Law > Department of Law Science (S1)

Department:

S1 Ilmu Hukum

Depositing User:

rahma wahyu ningsih

Contributors: