KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN CAMAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Anis Sofiya, Zalwa (2019) KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN CAMAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH. Undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Jember.

	Text ARTIKEL.pdf Download (89kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (87kB)
	Text PENDAHULUAN.pdf Download (452kB)
	Text BAB I.pdf Download (283kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (464kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (370kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (169kB)

Abstract

Pokok masalah penelitian ini adalah Kedudukan dan Kewenangan camat dalam penyelengaraan pemerintahan daerah menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pokok masalah tersebut selanjutnya di-breakdown ke dalam beberapa sub masalah atau pernyataan penelitian yaitu, Bagaimana Kedudukan dan Kewenangan Camat dalam penyelengaraan pemerintahan Daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahab Daerah. Jenis penelitian ini tergolong Kualitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan Yuridis Normatif, adapun bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, skunder dan tersier, Metode yang diguakan dalam penelitian ini adalah metode deduktif yang memperoleh gambaran dengan menarik pengetahuan dari hal-hal yang bersifat umum diarahkan guna mencapai hal-hal yang bersifat khusus. Hasil Penelitian Menunjukkan bahwa kedudukan dan Kewenangan camat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah menurut undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 yaitu kecamatan tidak lagi merupakan satuan kekuasaan pemerintah, melainkan sebagai suatu wilayah kerja atau pelayanan, status kecamatan kini merupakan perangkat daerah kabupaten/kota yang setara dengan dinas dan lembaga teknis daerah bahkan kelurahan , camat tidak lagi berkedudukan sebagai kwpala wilayah kecamatan dan sebagai alat pemerintahan pusat dalam menjalankan tugas tugas dekonsentralisasi. Kata Kunci: CAMAT, KEDUDUKAN, KEWENANGAN, UU NO 23 TAHUN 2014ABSTRACT

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	300 Social Science > 340 Law
Divisions:	Faculty of Law > Department of Law Science (S1)
Department:	S1 Ilmu Hukum
Depositing User:	rahma wahyu ningsih
Contributors:	Contribution Contributor Name NIDN/NIDK UNSPECIFIED Purwanto, Djoko nidn#
Date Deposited:	05 Oct 2020 01:42
Last Modified:	05 Oct 2020 01:42
URI:	http://repository.unmuhjember.ac.id/id/eprint/6123

Actions (login required)

View Item