Dahlan, SYAMSUL ARIFIN (2017) Implementasi Kebijakan Pelayanan Kartu Tanda Penduduk di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember. Undergraduate thesis, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER.
|
Text
JURNAL.pdf Download (311kB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.unmuhjember.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
PENDAHULUAN.pdf Download (408kB) |
|
|
Text
BAB 1.pdf Download (97kB) |
|
|
Text
BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (376kB) |
|
|
Text
BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (178kB) |
|
|
Text
BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (325kB) |
|
|
Text
BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (162kB) |
Abstract
Proses menerbitkan sebuah KTP bagi seorang anggota masyarakat, kita sebut sebagai Pelayanan Publik, yang dapat diterjemahkan sebagai segala aktivitas yang dilakukan oleh petugas berwenang dalam melayani pemenuhan kebutuhan publik anggota masyarakatnya. Menurut data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, hingga tahun 2014, tidak ada lagi warga di Kabupaten Jember yang tidak memiliki bukti kependudukan (E-KTP). Meski demikian, tidak semua warga masyarakat yang memiliki bukti kependudukan, memahami bahwa kepemilikan dokumen kependudukan tersebut menghubungkan warga masyarakat dengan apa yang diberikan oleh pemerintah daerah atas nama pelayanan publik. Uniknya lagi, pelayanan E-KTP di Kabupaten Jember sudah dilegalisasi oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Namun proses pelayanan E-KTP, secara teknis masih diberikan melalui kantor-kantor Kecamatan. Situasi ini dapat menjadi faktor yang berpengaruh pada kualitas pelayanan publik, khususnya pengurusan E-KTP sebab Kantor Kecamatan terkesan tidak turut bertanggung jawab dalam substansi dokumen kependudukan ini karena telah dilegalisasi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Metode yang digunakan dalam Kajian ini adalah deskriptif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara dan studi kepustakaan. Hasil Kajian menyimpulkan bahwa: 1). Kajian ini berkesimpulan bahwa implementasi kebijakan pelayanan E-KTP pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember, pada dasarnya berjalan dengan baik. Dalam hal ini, termasuk hal yang berkaitan dengan prinsip kesederhanaan pelayanan. Maksud dari pada penilaian “baik” dalam hal ini adalah bahwa mulai dari pembebanan prasyarat administratif sebagai prinsip kejelasan pelayanan, dan standar biaya cukup mudah dimengerti. Proses administratif yang dilalui pun tidak berbelit-belit. Maksimum waktu proses penanganan di loket cukup singkat (ratarata 60-70 menit bila terdapat antrian). Kesiapan warga yang mengurus dan kesiapan petugas sama-sama mampu menciptakan kelancaran. Namun secara substansial, Kajian ini menemukan bahwa prinsip kesederhanaan pelayanan pengurusan E-KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember, tidak menunjukkan adanya indikasi pengembangan (Development function) dan proteksi (Protection function). Yang dimaksud dalam hal ini adalah substansi pelayanan publik sebagai pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi pemerintah (lih. Bab II dan Bab IV). Bahwa apabila pemberi layanan, dalam hal ini adalah instansi pemerintah, maka dalam kegiatan pelayanan itu, secara keseluruhan, harus juga mengindikasikan dijalankannya tugas dan fungsi pokok pemerintahan yaitu menjalankan fungsi pengembangan (Development Function) dan proteksi/perlindungan (Protection Function). Kesimpulan ini diambil dengan mempertimbangkan data kasus sebagimana diketengahkan dalam Bab Pembahasan. 2). Faktor atau aspek yang diidentifikasi sebagai hal yang berpangaruh pada implementasi kebijakan pelayanan E-KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember. Kedua hal tersebut adalah minimnya sikap perilaku profesional dalam pemberian pelayanan. Yang dimaksud dalam hal ini adalah pengamalan rumusan 3-S (senyum, sapa, salam). Sebagai unsur dalam tata nilai organisasi, seyogyanya, rumusan 3-S sudah dilembagakan ke dalam kesadaran profesional para personil aparatur, terutama yang bertugas langsung dalam urusan pelayanan. Penyebab dari kondisi ini adalah, kurang atau dapat dikatakan ketiadaan agenda atau upaya pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember dalam menginstitusionalisasikan rumusan 3-S tersebut sebagai nilai-nilai organisasi. Hal ini didukung oleh keterangan sejumlah informan. 3). Pelayanan E-KTP hingga saat Kajian dilaksanakan masih terpusat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Situasi ini jauh dari efektifitas dan efisiensi pengurusan bila ditilik dari sisi pengeluaran warga. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember belum dapat mendelegasikan/menempatkan petugasnya pada kecamatan-kecamatan yang ada sebagaimana dipraktekkan di berbagai daerah di Jawa Timur. Hal ini dapat sesungguhnya dapat bernilai persiapan menyambut e-prucurement E-KTP yang akan diberlakukan di daerah ini. Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Pelayanan dan KTP.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Implementasi Kebijakan, Pelayanan dan KTP. | ||||||
| Subjects: | 300 Social Science > 360 Social Problems and Services > 362 Social Welfare, Problems and Services | ||||||
| Divisions: | Faculty of Social and Politics Science > Department of Government Science (S1) | ||||||
| Department: | ["eprint_fieldopt_department_KODEPRODI65201#ILMUPEMERINTAHAN" not defined] | ||||||
| Depositing User: | Endang Dewi Kartika | ||||||
| Contributors: |
|
||||||
| Date Deposited: | 18 Oct 2018 03:47 | ||||||
| Last Modified: | 18 Sep 2019 13:29 | ||||||
| URI: | http://repository.unmuhjember.ac.id/id/eprint/839 |
Actions (login required)
 |
View Item |