Disparitas Putusan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika

Cristiyanto, Veri (2021) Disparitas Putusan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika. Undergraduate thesis, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER.

	Text A. PENDAHULUAN.pdf Download (902kB)
	Text B. ABSTRAK.pdf Download (204kB)
	Text C. BAB I.pdf Download (351kB)
	Text D. BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (534kB)
	Text E. BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (371kB)
	Text F. BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (206kB)
	Text G. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (208kB)
	Text H. LAMPIRAN.pdf Download (8MB)
	Text I. ARTIKEL JURNAL.pdf Download (393kB)

Abstract

Penyalahgunaan narkotika merupakan persoalan yang serius di setiap negara tidak terkecuali Indonesia. Pada dasarnya narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu, namun jika terjadi penyalahgunaan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Upaya pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkotika sebenarnya telah diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika yang bertujuan umtuk mencegah, melindungi, menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika dan memberantas peredaran gelap narkotika, sehingga ancaman pidana yang berat dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika adalah untuk memberikan efek jera. Tindak pidana narkotika sendiri identik dengan sistem pemidanaan dua jalur, ialah sistem yang mengatur tentang adanya dua sanksi yang berbeda, yakni sanksi pidana untuk kejahatan peredaran gelap narkotika dan sanksi tindakan untuk kejahatan penyalahgunaan narkotika. artinya ada dua kejahatan narkotika yang proses pertanggungjawaban pidananya berbeda meskipun sama-sama Narcotics abuse is a serious problem in every country, including Indonesia. Basically, narcotics are substances or drugs that are very useful and necessary for the treatment of certain diseases, but if there is abuse it can have very detrimental consequences for individuals or society, especially the younger generation. The government's efforts to eradicate narcotics abuse have actually been regulated in Law Number 35 of 2009, Concerning Narcotics which aims to prevent, protect, save the Indonesian nation from narcotics abuse and eradicate illicit narcotics trafficking, resulting in severe criminal threats in Law Number 35. In 2009, About Narcotics is to provide a deterrent effect. Narcotics crime itself is identical to a two-channel system of punishment, which is a system that regulates the existence of two different sanctions, namely criminal sanctions for the crime of narcotics trafficking and sanctions for crimes of narcotics abuse. This means that there are two narcotics crimes whose criminal responsibility process is different even though they are both crimes.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	300 Social Science > 304 Factors Affecting Social Behavior 300 Social Science > 340 Law 300 Social Science > 340 Law > 345 Criminal Law
Depositing User:	Veri Cristiyanto
Date Deposited:	10 May 2021 07:05
Last Modified:	10 May 2021 07:05
URI:	http://repository.unmuhjember.ac.id/id/eprint/9735

Actions (login required)

View Item