KAJIAN YURIDIS PEMBONGKARAN PORTAL DIMENSI ATAS OLEH PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2007 TENTANG PERKERETAAPIAN

Penelitian ini mengkaji pembongkaran portal dimensi atas oleh Pemerintah Kabupaten Jember. Fokusnya adalah pembongkaran portal dimensi atas oleh Pemerintah Kabupaten Jember. Kajian ini bertujuan untuk mengkaji pembongkaran portal dimensi atas oleh Pemerintah Kabupaten Jember berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian. Penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, Pembongkaran portal dimensi atas yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Jember berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan menyatakan bahwa Jalan Rasamala atau JPL 162 yang menjadi area di bangunnya portal dimensi atas yang dilakukan oleh PT. KAI Daop 9 Jember tersebut masuk jalan umum yang menurut statusnya yaitu jalan kabupaten yang mana Pemerintah Kabupaten Jember mempunyai kewenangan atas jalan tersebut. Namun, menurut PT. KAI Daop 9 Jember menyatakan bahwasannya jalan rasamala atau JPL 162 ini memiliki tingkat resiko kecelakaan yang tinggi. Pendirian portal dimensi dengan tinggi 2,4 meter ini sudah sesuai dengan Surat Edaran DJKA Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Peningkatan Keselamatan Perlintasan Sebidang dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 94 Tahun 2018 Tentang Peningkatan Keselamatan Perlintasan Sebidang Antara Jalur Kereta Api Dengan Jalan yang menekankan pentingnya pencegahan terjadinya kecelakaan di perlintasan sebidang, salah satunya dengan membatasi kendaraan tertentu melintasi perlintasan sebidang untuk mengurangi resiko kecelakaan
Kata Kunci : Pemerintah, Kabupaten, Pembongkaran, Portal Dimensi Atas