Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih sering terjadinya keterlambatan proses balik nama
hak atas tanah yang disebabkan oleh kelalaian Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT),
khususnya dalam menyerahkan akta dan dokumen ke Kantor Pertanahan. Kondisi ini
menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif yang mewajibkan penyampaian
dokumen dalam waktu tertentu dengan praktik di lapangan yang belum optimal, sehingga
menimbulkan kerugian dan ketidakpastian hukum bagi masyarakat. Penelitian ini bertujuan
untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum PPAT atas kelalaian dalam penyelesaian
balik nama hak atas tanah serta akibat hukum yang ditimbulkannya. Metode penelitian
yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan
dan pendekatan konseptual, menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang
dianalisis secara kualitatif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
kelalaian PPAT dalam menyelesaikan proses balik nama dapat dikategorikan sebagai
perbuatan melawan hukum yang menimbulkan pertanggungjawaban secara perdata,
administratif, dan etik. Novelty penelitian ini terletak pada penegasan bahwa kelalaian
administratif PPAT tidak hanya berdampak pada aspek prosedural, tetapi juga berimplikasi
pada tanggung jawab hukum yang komprehensif, termasuk kewajiban ganti rugi dan sanksi
profesi. Simpulan penelitian ini adalah bahwa PPAT yang lalai dalam menjalankan
kewajibannya dapat dimintai pertanggungjawaban hukum secara berlapis, sehingga
diperlukan peningkatan pengawasan dan penegakan hukum guna menjamin kepastian dan
perlindungan hukum dalam proses peralihan hak atas tanah.