Pengelolaan keuangan daerah yang efisien dan akuntabel merupakan tantangan utama yang dihadapi pemerintah daerah, terutama ketika terjadi pemotongan dana transfer pusat berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses kebijakan daerah Kabupaten Banyuwangi dalam menindaklanjuti pemotongan dana transfer pusat serta strategi efisiensi APBD yang diterapkan agar program daerah tetap berjalan secara optimal di tengah keterbatasan fiskal.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian berasal dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Banyuwangi. Keabsahan data diuji melalui triangulasi teknik dan member check. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemotongan dana transfer pusat pada tahun 2026 mencapai Rp665 miliar atau sekitar 24,6% dari total transfer. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi merespons kondisi ini secara adaptif melalui koordinasi lintas OPD antara BPKAD dan Bappeda. Strategi yang diterapkan meliputi refocusing dan realokasi anggaran dengan mengurangi belanja non-prioritas seperti perjalanan dinas, kegiatan seremonial, dan beberapa proyek infrastruktur yang tidak mendesak, sembari tetap mengamankan belanja wajib (mandatory spending) di sektor pendidikan, kesehatan, dan pelayanan dasar masyarakat. Penganggaran berbasis prioritas dan pengendalian belanja yang selektif menjadi kunci dalam menjaga stabilitas fiskal daerah. Capaian predikat SAKIP "AA" yang dipertahankan selama tujuh tahun berturut-turut menjadi bukti akuntabilitas dan efisiensi manajerial Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Ditinjau dari perspektif teori stewardship, pemerintah daerah telah berperan sebagai steward yang bertanggung jawab dalam mengelola sumber daya publik demi kepentingan masyarakat secara berkelanjutan.
Kata kunci: Efisiensi APBD, Dana Transfer Pusat, Pengelolaan Keuangan Daerah, Refocusing Anggaran, Teori Stewardship