Penetapan ganti kerugian dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dilakukan berdasarkan hasil penilaian yang dilaksanakan oleh Penilai Pertanahan (Aprraisal) atau Penilai Pertanahan (Aprraisal) yang bersifat independen. Penilaian besarnya ganti kerugian dilakukan bidang per bidang tanah oleh penilai yang ditetapkan oleh lembaga pertanahan. Penilai bertugas melakukan penilaian terhadap objek pengadaan tanah yang meliputi tanah, ruang atas tanah dan bawah tanah, bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah, serta kerugian lain yang dapat dinilai. Penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis apakah lembaga Penilai Pertanahan (Aprraisal) dapat dikategorikan sebagai badan publik yang memiliki kewenangan atributif dalam menentukan nilai ganti kerugian pengadaan tanah serta bagaimana kekuatan hukum hasil penilaian Penilai Pertanahan (Aprraisal) dalam proses penetapan ganti kerugian bagi pembangunan untuk kepentingan umum.