Abstrak. Penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial merupakan kewajiban pengembang dalam mewujudkan kawasan perumahan yang layak huni. Pemerintah daerah memiliki kewenangan melakukan pengawasan agar kewajiban tersebut terlaksana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan kewenangan Pemerintah Kabupaten Jember dalam mengawasi pemenuhan fasilitas umum dan fasilitas sosial pada Perumahan Grand Permata Indah. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui wawancara dengan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Jember serta didukung oleh data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan literatur. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa pengawasan pemerintah daerah belum berjalan optimal karena masih berfokus pada tahap penerbitan site plan dan penyerahan PSU, sedangkan pengawasan selama pembangunan belum dilakukan secara berkelanjutan. Kondisi
tersebut mengakibatkan beberapa fasilitas belum terpenuhi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan mekanisme pengawasan agar hak masyarakat atas lingkungan perumahan yang layak dapat terjamin.

Kata Kunci: Fasilitas Sosial, Fasilitas Umum, Pemerintah Daerah, Pengawasan, Perumahan.