Perkembangan perdagangan digital telah mendorong meningkatnya pemasaran produk pangan
industri rumah tangga melalui media sosial Instagram dengan sistem preorder. Di sisi lain, masih
ditemukan produk makanan yang diperdagangkan tanpa memiliki Sertifikat Produksi Pangan
Industri Rumah Tangga (SPP-IRT), sehingga berpotensi mengurangi jaminan keamanan pangan
dan perlindungan konsumen. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk tanggung jawab
Pemerintah Daerah Kabupaten Jember dalam mengawasi peredaran produk makanan industri
rumah tangga tanpa izin PIRT yang dipasarkan melalui Instagram. Penelitian menggunakan
metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan
konseptual. Bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis secara
preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab
melakukan pembinaan, edukasi, fasilitasi perizinan, pengawasan preventif dan represif, serta
perlindungan hukum kepada konsumen. Namun, karakteristik perdagangan digital berbasis pre
order menimbulkan tantangan tersendiri sehingga diperlukan penguatan sistem pengawasan
berbasis digital, koordinasi antarlembaga, serta peningkatan kesadaran hukum pelaku usaha agar
keamanan pangan dan kepastian hukum bagi masyarakat dapat terwujud secara optimal.