Penelitian ini bertujuan menganalisis tanggung jawab hukum ShopeePay atas pemblokiran akun secara sepihak ditinjau berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta mengkaji upaya hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen untuk memperoleh perlindungan hukum. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemblokiran akun dan pembekuan saldo tanpa alasan yang jelas, tanpa pemberitahuan, serta tanpa memberikan kesempatan kepada konsumen untuk melakukan klarifikasi berpotensi memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata apabila menimbulkan kerugian bagi konsumen. Bentuk pertanggungjawaban hukum yang dapat dimintakan meliputi pengembalian saldo, pemulihan akses akun, pemberian informasi secara transparan, serta pembayaran ganti rugi sesuai kerugian yang dialami. Konsumen dapat menempuh penyelesaian sengketa melalui mekanisme nonlitigasi maupun litigasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga perlindungan terhadap hak-hak konsumen dalam penggunaan layanan pembayaran digital dapat diwujudkan secara lebih efektif, adil, dan memberikan kepastian hukum.
Kata kunci. Konsumen, Pasal 1365 Kuhperdata, Perbuatan Melawan Hukum, Shopeepay, Tanggung Jawab Hukum.