ABSTRAK
Kasus pembobolan rekening dormant di BNI Cabang Batujajar dengan nilai
kerugian mencapai Rp204 miliar menjadi sorotan publik dan menimbulkan
pertanyaan krusial mengenai bentuk pertanggungjawaban hukum bank terhadap
nasabah korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban
hukum bank berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
khususnya POJK Nomor 24 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Rekening pada
Bank Umum dan POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen
dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Dengan menggunakan metode
penelitian yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan
konseptual, penelitian ini mengkaji bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk pertanggungjawaban hukum bank
tidak dapat dibebankan kepada BNI sebagai institusi karena bank telah mematuhi
kewajiban regulasinya dengan mengklasifikasikan rekening dormant dan
membatasi akses transaksinya. Pembobolan terjadi akibat tindakan oknum Kepala
Cabang Pembantu dan mantan pegawai yang dengan sengaja melanggar prosedur
internal serta bertindak di luar kewenangan (ultra vires). Dengan demikian,
tanggung gugat perdata dan sanksi administratif tidak dapat dijatuhkan kepada
bank, sedangkan pertanggungjawaban pidana sepenuhnya menjadi beban para
pelaku yang dijerat dengan Pasal 30 jo. Pasal 67 UU ITE, Pasal 363 KUHP, dan
Pasal 49 Undang-Undang Perbankan. Penelitian ini merekomendasikan
penguatan sistem pengawasan internal bank, penerapan sistem deteksi dini
transaksi mencurigakan, serta peningkatan literasi hukum nasabah.
Kata Kunci: Pertanggungjawaban Hukum, Bank, Rekening Dormant,
Pembobolan, BNI Batujajar