ABSTRAK
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kekaburan norma mengenai pengaturan masa jabatan Penjabat (Pj.) Kepala Desa dalam sistem pemerintahan desa di Indonesia. Meskipun Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah mengatur secara tegas masa jabatan Kepala Desa definitif, belum terdapat ketentuan yang secara eksplisit mengatur batas maksimal masa jabatan Penjabat Kepala Desa. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, penyalahgunaan kewenangan, dan bertentangan dengan asas legalitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi pengaturan masa jabatan Penjabat Kepala Desa berdasarkan asas legalitas dan hierarki peraturan perundang-undangan serta menganalisis kepastian hukum terhadap pengaturan masa jabatan Penjabat Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif dengan teknik analisis preskriptif melalui penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan asas-asas hukum administrasi negara.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai Penjabat Kepala Desa masih menyisakan kekaburan norma karena hanya mengatur mekanisme pengangkatan tanpa memberikan batas waktu masa jabatan yang pasti. Akibatnya, Penjabat Kepala Desa dapat menjalankan kewenangan pemerintahan dalam jangka waktu yang panjang meskipun kedudukannya bersifat sementara dan tidak memperoleh legitimasi melalui pemilihan langsung oleh masyarakat. Keadaan tersebut tidak sepenuhnya sejalan dengan asas legalitas, asas kepastian hukum, serta prinsip hierarki peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, diperlukan pembentukan atau penyempurnaan regulasi yang mengatur secara tegas batas maksimal masa jabatan Penjabat Kepala Desa guna menjamin kepastian hukum, mencegah penyalahgunaan kewenangan, serta mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang sesuai dengan prinsip negara hukum.

Kata Kunci: Penjabat Kepala Desa, masa jabatan, asas legalitas, kepastian hukum, hierarki peraturan perundang-undangan.