Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan tanggung jawab hukum
pidana terhadap pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajiban sertifikasi halal serta
mengkaji akibat hukum berjenjang yang timbul berdasarkan Peraturan Perundang-
Undangan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian
hukum normatif (normative legal research) dengan pendekatan perundang-
undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach).
Bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan metode deduktif. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa penerapan pertanggungjawaban pidana (criminal
responsibility) terhadap pelaku usaha tidak berlaku secara otomatis melainkan
harus mendasarkan pada asas geen straf zonder schuld dengan membuktikan unsur
actus reus dan mens rea. Ketidakpatuhan yang bersifat omisi atau kelalaian
administratif akibat keterbatasan finansial dan sosialisasi pada Pelaku Usaha Mikro
dan Kecil (UMK) diposisikan sebagai pelanggaran administratif.
Pertanggungjawaban pidana baru dibebankan apabila pelaku usaha melakukan
perbuatan komisi yang mengandung unsur kesengajaan (dolus), seperti
mencantumkan label halal palsu (self-claim) atau secara sengaja mencampur bahan
haram ke dalam rantai produksi setelah sertifikat terbit. Sanksi pidana diposisikan
sebagai upaya terakhir (ultimum remedium) untuk menjamin kepastian hukum dan
perlindungan konsumen.
Kata Kunci: Sertifikasi Halal, Tanggung Jawab Hukum, Hukum Pidana,
Perlindungan Konsumen, Ultimum Remedium.