Peranan Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Pelaksanaan Restorative Justice Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Studi Kasus Di Balai Pemasyarakatan Kelas II Jember)

Sistem peradilan pidana anak mengalami perubahan paradigma, dari paradigma retributif menjadi paradigma restoratif. Perubahan sistem peradilan anak diatur dalam dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-Undang tersebut memberikan tugas yang lebih strategis kepada Pembimbing Kemasyarakatan (PK), di mana Pembimbing Kemasyarakatan (PK) diamanatkan hadir dalam setiap tahapan proses hukum yang dihadapi anak yang berkonflik dengan hukum, mulai dari tahap pra adjudikasi, tahap adjudikasi, dan tahap post adjudikasi. Penelitian ini membahas peranan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) setelah adanya perubahan Undang-Undang dan membahas pula kendala dalam pelaksanaan peranan tersebut. Penelitian ini dilaksanakan di Balai Pemasyarakatan Kelas II Jember menggunakan teknik wawancara. Penelitian yang dilakukan mendapatkan hasil bahwa, peranan Pembimbing Kemasyarakatan setelah perubahan Undang-Undang adalah sebagai peneliti kemasyarakatan, sebagai pendamping Anak yang Berkonflik dengan Hukum, sebagai pembimbing Anak yang Berkonflik dengan Hukum, dan sebagai pengawas Anak yang Berkonflik dengan Hukum. Kendala yang dihadapi Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dalam menerapkan peranannya adalah adanya stigma negatif pada Anak yang Berkonflik dengan Hukum sehingga menyulitkan anak untuk kembali di tengah-tengah masyarakat dan menjadi putus asa dan menyebabkan perilaku Anak yang Berkonflik dengan Hukum sulit untuk dirubah, selain itu proses diversi sering ditunggangi oleh pihak-pihak yang memiliki maksud yang tidak baik. Kendala lain yaitu fasilitas penunjang seperti LPKA, LPAS, dan LPKS masih minim sehingga pembimbingan kurang maksimal, serta luasnya wilayah tugas Bapas Kelas II Jember sehingga menyulitkan proses pembimbingan dan pengawasan Klien Anak.