Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh ukuran pemerintah daerah,
kemandirian, umur, dan pendapatan transfer terhadap pengungkapan wajib
laporan keuangan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah
kabupaten dan kota di Indonesia. Tehnik pengambilan sampel yang digunakan
purposive sampling sehingga jumlah sampel yang memenuhi kriteria sebanyak 89
kabupaten dan kota. Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi. Hasil
penelitian menunjukkan ukuran pemerintah kabupaten dan kota berpengaruh
terhadap kepatuhan pengungkapan. Pemerintah daerah yang memiliki aset total
tinggi mendapat perhatian yang lebih tinggi dari masyarakat. Akibatnya,
pemerintah daerah akan lebih transparan dalam menyampaikan informasi melalui
kepatuhan pengungkapan. Hasil lainnya menunjukkan kemandirian pemerintah
daerah berpengaruh positif terhadap kepatuhan pengungkapan. Sebaliknya, hasil
penelitian ini gagal membuktikan variabel umur dan pendapatan transfer
berpengaruh terhadap kepatuhan pengungkapan.