Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Jember dan Bondowoso

Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum, ketentuan ini tercantum dalam penjelasan UUD 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa ”Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (recht staat) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (macht staat)”. Sistem kepenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjaraan yang disertai dengan lembaga “rumah penjara” secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial, agar Narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri sendiri, keluarga dan lingkungan. Salah satu hal yang merusak sistem masyarakat adalah adanya penjahat kambuhan atau biasa yang disebut dengan residivis para penjahat ini biasanya mengulang kejahatan yang sama, meskipun dya sudah pernah dijatuhi hukuman. Sebagai contoh seseorang telah melakukan pembunuhan terhadap orang lain dikenai pelanggaran Pasal 338 KUHP dan dikenai hukuman 10 tahun setelah 10 tahun dya menjalani hukuman, dia kembali melakukan pembunuhan. Terhadap seseorang melakukan tindak pidana, seperti contoh di atas dapat dianggap mengulangi kejahatan yang sama (residivis) dan dapat dijadikan dasar pemberat hukumannya berdasarkan ketentuan Pasal 486 KUHP ia dapat di ancam hukuman sepertiga lebih berat dari ancaman hukuman yang normal dengan catatan bahwa perbuatan yang jenisnya sama tersebut ia lakukan dalam kurang dari waktu 5 tahun setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan.
Sistem pemasyarakatan yang dimuat dalam Pasal 1 ayat (2) tersebut dalam melaksanakan pembinaaan terhadap Narapidana didasarkan pada beberapa hal, sebagaimana termaktub dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa:
sistem pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas:
a. pengayoman;
b. persamaan perlakuan dan pelayanan;
c. pendidikan;
d. pembimbingan;
e. penghormatan harkat dan martabat manusia;
f. kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan dan;
g. terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.