TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DI MASA PANDEMI COVID-19 DI KABUPATEN JEMBER

Merebaknya pandemi Covid-19 di Indonesia termasuk di Kabupaten Jember berdampak tidak hanya pada masalah kesehatan, tetapi juga banyak aspek kehidupan lainnya. Salah satunya dalam hal ini berdampak pada aktivitas ekonomi penduduk yang meliputi aktivitas dan dinamika lapangan kerja. Pandemi Covid-19 tidak hanya berdampak pada peningkatan jumlah penduduk yang menganggur, tetapi juga pada dinamika kegiatan ketenagakerjaan penduduk usia kerja pada umumnya di Jember. masih belum jelas kapan status mereka akan kembali bekerja. Bahkan para pekerja masih bertanya-tanya apakah dia diberhentikan oleh perusahaan atau tidak. Sementara banyak pekerja masih membutuhkan pekerjaan untuk melanjutkan hidup mereka. Banyak juga pekerja yang di PHK secara sepihak akibat pandemi Covid-19. Isu pemutusan hubungan kerja sepihak ini membuat banyak pekerja/buruh resah. Penyelenggaraan Hubungan Industrial pada masa Pandemi COVID-19 di Kabupaten Jember belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan. Surat Edaran Menteri Nomor 907 Tahun 2004 dan Surat Edaran Menteri Nomor M/3/HK.04/III/2020 pada dasarnya bukan merupakan norma hukum sehingga tidak dapat dijadikan acuan. Selain itu, ketentuan yang terdapat dalam angka romawi II angka 4 Surat Edaran Menteri Nomor M/3/HK.04/III/2020 bertentangan dengan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sehingga batal demi hukum. Penyelenggaraan Hubungan Industrial pada masa Pandemi COVID-19 di Kabupaten Jember belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan.