Peran Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Anak Terlantar Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Jember

Salah satu masalah sosial yang ada di Kabupaten Jember yang harus segera dituntaskan adalah maraknya anak terlantar. Anak terlantar merupakan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) karena sengaja atau dilepaskan begitu saja oleh orang tuanya karena kondisi fisik, ekonomi dan kurangnya tanggung jawab terhadap pemenuhan hak anak. Sehingga anak-anak tersebut harus hidup dijalanan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Seorang anak dikatakan terlantar bukan sekedar karena ia tidak lagi memiliki salah satu orang tua atau kedua orang tuanya. Tetapi ketika hak-hak anak untuk tumbuh kembang secara wajar, untuk memperoleh pendidikan yang layak, dan untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai, tidak terpenuhi karena kelalaian orang tua, ketidakmampuan atau ketidaksengajaan. Penelantaran yang dialami anak-anak terlantar di Kabupaten Jember disebabkan oleh beberapa faktor yaitu faktor ekonomi yang rendah, faktor hubungan anak-anak dengan orang tua mereka yang tidak cukup harmonis, dan faktor lingkungan masyarakat yang menyimpang. Perlindungan anak terlantar dijelaskan dalam UUD 1945 pasal 34 ayat 1 bahwa “Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara” artinya Pemerintah mempunyai tanggung jawab terhadap pemeliharaan dan pembinaan anak terlantar. Pemerintah Pusat dan Daerah memikul tanggung jawab yang besar terhadap pengasuhan anak terlantar. Pemerintah Daerah Kabupaten Jember melalui Dinas Sosial, telah memberikan naungan kepada anak-anak terlantar yaitu dengan melakukan penjaringan anak-anak terlantar di daerah kewenangan Dinas Sosial. Perlindungan hukum anak terlantar yang menjadi tanggung jawab Dinas Sosial Kabupaten Jember di implementasikan pada Pasal 15 ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 8 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan masalah kesejahteraan sosial bahwa: bagi anak yang tidak terpenuhi hak- haknya dari orang tua atau keluarga, berhak mendapat pelayanan kesejahteraan sosial dari pemerintahan kabupaten. Bentuk perlindungan hukum yang dilakukan oleh petugas Dinas Sosial Kabupaten Jember dalam mengatasi anak terlantar yaitu dengan melakukan pendataan anak terlantar, melakukan pembinaan dan memberikan bantuan sosial. Dan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember dalam penanggulangan anak terlantar telah diatur dalam Pasal 53 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 8 Tahun 2015 yang meliputi usaha-usaha preventif, kuratif, rehabilitatif bertujuan agar tidak terjadi penelantaran kembali.
Kata Kunci : Anak terlantar, Pemerintah Daerah