ABSTRAK
Penelitian ini membahas mengenai keabsahan perkawinan pada transeksual menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan. Keabsahan perkawinan sendiri dalam Undang-Undang Perkawinan dimuat dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu pernikahan dianggap sah jika dilakukan menurut hukum agama dan masing-masing kepercayaannya. sesuai dengan hal tersebut, Agama Islam menyatakan bahwa suatu perkawinan dianggap sah, jika memenuhi syata yaitu : adanya wali nikah, dua orang saksi, adanya ijab dan qobul, mempelai laki-laki, dan mempelai wanita. Sebagaimana yang termuat dalam Penetapan Pengadilan Nomor 167/PDT.P/2018/PN.SKW, terdapat permasalah bahwa pemohon beragama islam dan lahir sebagai laki-laki namun melakukan operasi pergantian alat kelamin menjadi wanita tanpa adanya alasan yang dibutuhkan sehingga berdasarkan Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2010 adalah haram. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah hakim hanya mempertimbangkan
fakta-fakta yang ada dan didukung dengan pasal 56 Undang-Undang Administrasi Kependudukan dan tidak ada aturan yang secara jelas mengatur mengenai transeksual, serta Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan yang nantinya dilakukan oleh pemohon adalah tidak sah karena pemohon melakukan operasi ganti kelamin tanpa ada alasan yang dibutuhkan.
Kata Kunci : Perkawinan, Transeksual, Hukum Islam, UU Perkawinan