T I N J A U A N Y U R I D I S T A N G G U N G J A W A B D O K T E R T E R H A D A P L A Y A N A N K E S E H A T A N J A R A K J A U H BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 20 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TELEMEDICINE ANTAR FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

Penelitian ini mencoba untuk mengetahui seperti apa struktur kewajiban hukum
dokter dalam pelayanan telemedicine dan peraturan perundang-undangan di Indonesia.
Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual dalam
metodologi penelitian yuridis normatifnya. Inventarisasi peraturan perundangundangan (undang-undang positif), atau sinkronisasi undang-undang, merupakan
spesifikasi kajian yang digunakan. Data sekunder dari tinjauan literatur adalah jenis
data yang digunakan. Teknik reduksi data, penyajian data, dan klasifikasi data untuk
pengolahan data. Penelitian ini menggunakan analisis isi dan analisis komparatif untuk
menyampaikan temuannya sebagai teks naratif dengan menggunakan teknik analisis
data kualitatif. Bentuk kewajiban hukum dokter dalam pelayanan telemedicine dapat
dimaknai dalam tiga hal, menurut temuan penelitian.