Bahu jalan merupakan salah satu ruang yang terdapat pada bagian jalan, bahu jalan hanya diperuntukkan sebagai lajur khusus bagi kendaraan yang bersifat darurat akan tetapi pada Kabupaten Jember justru disalahgunakan dan dimanfaatkan sebagai lahan parkir sehingga mengakibatkan terganggunya konsistensi arus lalu lintas. Kewenangan Pemerintah Kabupaten Jember dalam upaya mencegah terjadinya kembali penyalahgunaan bahu jalan sebagai lahan parkir sejatinya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Dalam kaitannya maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab bagaimanakah bentuk kebijakan pemerintah Kabupaten Jember dalam mencegah penyalahgunaan bahu jalan sebagai lahan parkir. Jenis Penelitian ini yaitu yuridis normatif, dan metode penelitian yang diambil melalui beberapa pendekatan seperti, pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus. Hasil analisis dan pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa kebijakan pemerintah Kabupaten Jember melalui instansi yang berkepentingan berdasarkan peraturan bupati yang mengatur dasar kewenangan dan susunan organisasi adalah melaksanakan sosialisasi dan penertiban sebagaimana bentuk upaya pencegahan penyalahgunaan bahu jalan sebagai lahan parkir, hal ini sesuai dengan yang telah diamanatkan dalam pasal 110 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan.