Kewenangan pemerintah kabupaten jember dalam mengawasi pelaku usaha jasa
penyiaran berlangganan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan
pemerintah kabupaten jember dalam mengawasi pelaku usaha jasa penyiaran berlangganan
dan Untuk mengetahui upaya pemerintah terhadap pelaku usaha jasa penyiaran
berlangganan yang tidak bertanggungjawab. Penelitian yang digunakan adalah penelitian
hukum normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari bahan
hukum primer, sekunder dan tersier. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah analisis kualitatif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Kewenangan
pemerintah kabupaten jember dalam mengawasi pelaku usaha jasa penyiaran berlangganan
bertujuan untuk memastikan bahwa layanan yang diterima oleh masyarakat sesuai dengan
standar yang telah ditetapkan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam hal ini,
pemerintah memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha jasa
penyiaran berlangganan melalui berbagai cara, seperti Penerapan regulasi dan peraturan,
Pemberian sertifikasi, Monitoring dan evaluasi, Penerapan sanksi. Dan Dalam mengatasi
masalah pelaku jasa penyiaran berlangganan yang tidak bertanggung jawab seperti
memasang kabel di tiang listrik PLN tanpa izin, pemerintah bisa melakukan beberapa hal
berikut Penegakan hukum, Koordinasi dengan PLN, Sosialisasi, Pemberian sanksi