Dalam perjanjian sewa menyewa tidak terdapat aturan mengenai pembatalan sewa menyewa yang dilakukan oleh pihak ketiga. Akan tetapi di desa grati terdapat permasalahan dimana terjadi pembatalan sewa menyewa dengan objek tanah kas desa yang dilakukan oleh pihak ketiga. Oleh karena itu muncul permasalahan apakah bisa pembatalan sewa menyewa dilakukan oleh pihak ke tiga. Pada penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, konsepsual, dan kasus dengan jenis penelitian yuridis normatif. Pembatalan sewa menyewa yang terjadi di desa grati pada dasarnya tidak bisa dibatalkan oleh pihak ketiga. Hal tersebut mengacu pada pasal 1266 KUH Perdata. Oleh karena itu diharapkan pihak kepala desa lebih transparan dalam mengelola tanah kas desa.