URGENSI KEPESERTAAN BPJS KESEHATAN SEBAGAI SYARAT PERALIHAN HAK ATAS TANAH BERDASARKAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG OPTIMALISASI PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

Badan Pelaksanaan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan merupakan badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan dan bertanggungjawab langsung kepada presiden yang memiliki tugas untuk menyelenggarakan Jaminan Kesehatan Nasional bagi seluruh masyarakat Indonesia. Pada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional terdapat sebuah peraturan yang memberi wewenang kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk memastikan agar setiap pemohon peralihan hak atas tanah karena jual beli merupakan peserta aktif dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang merupakan upaya pemerintah untuk memantau kondisi kesehatan masyarakat Indonesia secara merata. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah Instruksi Presiden tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Yuridis Normatif yang mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statute Appoach) dan pendekatan konsep (Conceptual Approach). Pada hakekatnya Instruksi Presiden No.1 Tahun 2022 telah sesuai dengan Undang-Undang No.24 tahun 2011 Tentang BPJS dan tidak melanggar aturan pokok didalam Undang-Undang BPJS, namun karena kedudukan Instruksi Presiden sebagai peraturan kebijakan dan tidak terdapat sanksi yang tegas didalamnya maka Instruksi Presiden tersebut boleh tidak dilaksanakan karena tidak ada sanksi.

Kata Kunci : Urgensi, Peralihan Hak Atas Tanah, Jaminan Kesehatan Nasional