Berbicara tanggung jawab dalam menjaga lingkungan merupkan tugas bersama antara masyarakat maupun Pemerintah. Akan tetapi masalah pencemaran lingkungan yang terjadi di Daerah Situbondo khususnya di Pantai Pasir Putih Kabupaten Situbondo menjadi hal yang sangat dilematis, karena pencemaran yang terjadi disebabkan oleh masyarakat yang tidak memikirkan dampak yang akan terjadi pada lingkungan. Sehingga dalam hal ini dibutuhkan suatu kebijakan atau tanggung jawab Pemerintah Daerah untuk mengantisipasi terjadinya pencemaran lingkungan. Metode penulisan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan masalah, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, jenis penelitian yang dipergunakan adalah penelitian deskriptif. Pemerintah Kabupaten Situbondo terkait dengan masalah pencemaran lingkungan yang terjadi di Pantai Pasir Putih Pemerintah Kabupaten Situbondo telah mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai bentuk kebijakan terhadap pengelolaan lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Situbondo. Dengan melihat kondisi atau keadaan di lingkungan Pantai Pasir Putih Kabupaten Situbondo sangat dibutuhkan suatu tindakan yang tegas dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Situbondo melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo untuk melakukan upaya menanggulangi atau mengatasi masalah pencemaran lingkungan yang terjadi di Pantai Pasir Putih Kabupaten Situbondo. Upaya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo sudah cukup efisien, seperti mengeluarkan PERDA dan membangun sarana dan prasarana persampahan atau tempat pembuangan sampah, hal ini merupakan salah satu bentuk tanggung jawab dari Pemerintah Kabupaten Situbondo.