PENGAWASAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI TERHADAP PENGELOLAAN LIMBAH HASIL DARI USAHA PABRIK IKAN YANG ADA DI KECAMATAN MUNCAR BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR

Salah satu bentuk implementasi kesehatan lingkungan adalah dengan telah
terbit dan berlakunya Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Pasal 67 Undang- tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyebutkan bahwa : Setiap
orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta
mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Salah satu
permasalahan lingkungan hidup adalah tercemarnya lingkungan laut yaitu di
wilayah Muncar, Banyuwangi. Hal ini sangat berdampak pada jumlah hasil
tangkapan ikan yang setiap tahunnya menurun drastis, sungai-sungai yang berbau
menyengat sampai ke pemukiman warga, dan menguningnya air sumur yang
digunakan warga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari kini sudah tidak
layak dikonsumsi. Namun tidak ada upaya yang jelas dari Pemerintah Daerah
Kabupaten Bayuwangi untuk memberikan sanksi baik secara administrasi maupun
pidana kepada para pengusaha pabrik pengolahan ikan yang membuang limbah
hasil industrinya secara sembarangan melalui selokan yang menuju ke sungai serta
mengarah ke pantai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis
kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi pada pengawasan kegiatan
usaha pabrik ikan yang berada di daerah Muncar terhadap pengelolaan limbah baku
mutu air berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun
2011 tentang Pengendalian Pencemaran Air. Hasil dan pembahasan penelitian ini
adalah Pada Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi pada
pengawasan kegiatan usaha pabrik ikan yang berada di daerah Muncar terhadap
pengelolaan limbah baku mutu air berdasarkan Peraturan Daerah No 3 Tahun 2011
tentang Pengendalian Pencemaran Air dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten
Banyuwangi melalui Dinas Lingkungan Hidup dengan kunjugan keliling ke sungaisungai yang ada di kawasan Muncar untuk melihat pabrik-pabrik yang ada disekitar
sungai apakah telah mematuhi peraturan perundang-undangan yang ada apabila
ditemukan pabrik yang tidak mematuhi peraturan maka akan langsung diberikan
saksi. Upaya lain yang di lakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup juga berupa
kegiatan pengawasan dan pembinaan kunjungan kelapangan, pemberian surat
kepada perusahaan, setiap tahun melakukan sosialisasi kepada perusahaan