ANALISIS YURIDIS PEMBERIAN UPAH PEMAGANGAN MAHASISWA DITINJAU DARI PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN PEMAGANGAN DI DALAM NEGERI

Peningkatan softskill dan hardskill dalam perguruan tinggi terus dilakukan, salah satunya dengan
meluncurkan program magang terhadap mahasiswa. Pada pelaksanaannya Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri
menyatakan peserta magang memiliki hak salah satunya dalam memperoleh upah yang disebut
dengan uang saku. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis
perlindungan hukum, urgensi dan akibat hukum pemberian upah pemagangan mahasiswa ditinjau
dari Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan
Pemagangan di Dalam Negeri. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dilakukan
dengan teknik pengumpulan data yakni: studi kepustakaan, wawancara, dan dokumentasi yang
selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian: pertama, mahasiswa pemagangan bukan
merupakan subjek dari peraturan menteri ketenagakerjaan no 6 tahun 2020 tentang
penyelenggaraan pemagangan di dalam negeri sehingga tunduk pada KUHPerdata berdasarkan asas
kebebasan berkontrak, kedua urgensi hukum pemberian upah pemagangan terhadap mahasiswa
tidak memiliki perlindungan hukum pasti, sehingga pemagangan mahasiswa khususnya program
Merdeka Belajar Kampus Merdeka masuk dalam kerja rentan dan diperlukannya campur tangan
pemerintah dikarenakan perkembangan zaman pemagangan subjek mahasiswa semakin banyak
diikuti; ketiga, mahasiswa masuk kedalam posisi abu-abu dengan tidak adanya regulasi yang jelas
mengenai pelaksanaan pemagangan yang berakibat tidak memiliki hak untuk mendapat uang saku
ataupun hak lainnya sesuai peraturan mengenai pemagangan.