PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KESEHATAN BERUPA JAMINAN KESEHATAN DI MASA PANDEMI

Sejak tahun 2020 sampai 2022, dunia dihebohkan dengan merebaknya penyakit jenis
baru yaitu Corona Virus Disease (Covid-19) yang mengganggu kesehatan masyarakat dunia.
Hal ini tentunya perlu diperhatikan bahwa tenaga kesehatan, baik dokter, perawat maupun
tenaga administrasi rumah sakit perlu mendapat jaminan perlindungan hukum karena mereka
rela
mengabdikan dirinya untuk menjaga kesehatan masyarakat meskipun harus
mengorbankan nyawanya. Dengan metode penelitian normatif, penulis mengkaji tentang
perlindungan hukum serta jaminan kesehatan dan keselamatan kerja bagi tenaga kesehatan
selama bertugas di masa pandemi Covid-19. Namun, faktanya belum ada peraturan yang
mengatur secara spesifik tentang perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan di masa
pandemi Covid-19. Pemerintah hanya memberikan insentif dan santunan kematian kepada
tenaga kesehatan yang termuat di dalam Kepmenkes Nomor HK.01.07/Menkes/278/2020
tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani
Covid-19. Padahal, dalam prakteknya pemberian insentif ini mengalami banyak kendala. Hal
ini
membuktikan bahwa pemerintah belum maksimal dalam memberikan perlindungan
hukum bagi tenaga kesehatan di masa pandemi Covid-19. Sedangkan jaminan kesehatan dan
keselamatan kerja bagi tenaga kesehatan telah diatur pada Peraturan Menteri Kesehatan
Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah
Sakit. Adapun protokol tersebut telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27
Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Kesehatan.