Pelanggaran Netralitas masih kerap terjadi dalam penyelenggaran Pemilihan Umum (Pemilu)
maupun Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Dalam Penilitian ini, peneliti hanya tefokus
pada pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemeritahan Kabupaten Jember
pada Pemilu Tahun 2024. Metode penelitian ini menggunaka Yuridis Normatif dengan
Pendekatan Perundang-undangan dan Pendekatan Kasus. Hasil penelitian ini menunjukan
bahwa adanya aturan netralitas bukan merupakan pelanggaran hak asasi manusia, karena
aturan tersebut dimaksudkan agar seorang ASN dapat fokus pada tugas-tugas pemerintahan
yang telah dibebankan sehingga dapat memberikan pelayanan yang adil tanpa terpengaruh
oleh pertimbangan politik dan mencegah campur tangan yang tidak adil dalam pemilihan
suara. Aturan tersebut merupakan konsekuensi hukum bagi seorang ASN.