Dalam kasus rumah sejahtera tapak atau rumah sejahtera susun, hak debitur
rumah hanya dapat disewakan atau dialihkan jika telah dihuni selama lebih dari
lima tahun untuk rumah satuan tapak. Kurangnya pemahaman masyarakat
tentang seberapa efektif peralihan hak debitur rumah subsidi menyebabkan
banyak masalah, seperti klien yang melakukan peralihan hak debitur rumah
sebelum lebih dari lima tahun dan dengan berbagai alasan harus menggunakan
jasa notaris untuk menyelesaikan proses. Tujuan penelitian ini adalah Untuk
mengetahui akibat hukum peralihan debitur terhadap rumah sebelum 5 tahun
berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No
35/PRT/M/2021 di Kabupaten Jember. Metode penelitian yang diterapkan ialah
pendekatan normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan,
konsep hukum, dan studi kasus. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa
Akibat hukum yang timbul dari peralihan debitur sebelum lima tahun tanpa
persetujuan dari pihak berwenang, dapat mengakibatkan pengembalian dana
yang telah diperoleh melalui Bank Pelaksana Selain itu, debitur yang
melakukan peralihan tanpa izin dapat dikenakan sanksi administratif berupa
denda. Kesimpulan dari penelitian ini ialah Akibat hukum dari peralihan debitur
sebelum lima tahun tanpa izin pihak berwenang pada kasus di Perumahan
Grand Permata Agung meliputi pengembalian dana yang diperoleh melalui
Bank Pelaksana dan sanksi administratif berupa denda. Debitur baru tidak dapat
mengurus proses balik nama karena proses peralihan dianggap tidak sah.