KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGEMIS DALAM PEMBERIAN JAMINAN SOSIAL (BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER NO 8 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DI KABUPATEN JEMBER)

Masyarakat terus menghadapi modifikasi, dan perbedaannya terletak atas tingkat dan sifat perubahan tersebut. Salah satu penyebab utama perubahan dalam masyarakat adalah proses modernisasi yang berlangsung. Selain faktor modernisasi, manusia terdorong untuk menjadi pengemis karena berbagai faktor psikologis dan budaya yang kompleks. Dengan latar belakang yang telah disajikan sebelumnya, terdapat rumusan masalah yang yaitu, bagaimana perlindungan hukum yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Jember terhadap pengemis dalam memberikan jaminan sosial. Penelitian ini bersifat yuridis normatif, yang berarti masalah yang dianalisis didasarkan pada penerapan aturan atau norma hukum positif. Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai peraturan hukum formal, seperti undang-undang, serta literatur yang memuat konsep-konsep teoritis. Pemerintah Kabupaten Jember memberikan perlindungan hukum kepada pengemis dan gelandangan melalui Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Jember. Namun, penting tuk memberikan jaminan sosial secara selektif kepada mereka. Program jaminan sosial di rumah perlindungan sosial bertujuan preventif, mencakup aspek kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, serta keterampilan. Upaya ini telah membuahkan hasil dengan pengurangan angka gelandangan serta pengemis, membuktikan keberhasilan Dinas Sosial dalam mengatasi masalah ini. Pemberian jaminan sosial, termasuk kesehatan, oleh Dinas Sosial adalah bagian dari perlindungan jiwa masyarakat, termasuk gelandangan mapun pengemis, yang memiliki hak yang setara dengan masyarakat lainnya.